JAKARTA – Kementerian Pertambangan (Kemenperin) menyampaikan usulan tambahan insentif untuk menyokong keberlanjutan lapangan usaha otomotif di dalam sedang tantangan berat yang tersebut diprediksi terus berlanjut pada 2025. Langkah ini diambil untuk mengatasi dampak kebijakan pajak yang mana meningkatkan harga jual kendaraan bermotor juga melemahnya daya beli masyarakat.
Tantangan Utama Industri Otomotif
Industri otomotif mengalami kontraksi signifikan pada 2024, dengan penurunan lingkungan ekonomi sebesar 13,9%, menyisakan total jualan sebanyak 865.723 unit.
Angka ini lebih besar rendah dibandingkan tren pangsa yang selama satu dekade terakhir stagnan di tempat kisaran 1 jt unit per tahun. Faktor utama penurunan ini mencakup kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%, penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), serta bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang dimaksud meningkatkan harga jual kendaraan.
Selain itu, total kelas menengah yang dimaksud menjadi kelompok konsumen utama kendaraan bermotor juga mengalami penurunan signifikan. Pada 2019, jumlah keseluruhan kelas menengah di dalam Indonesia tercatat sebanyak 57 juta, namun hitungan ini merosot menjadi cuma 47,85 jt pada 2024. Penurunan ini turut merusak kekuatan daya beli masyarakat, yang digunakan berdampak segera pada perdagangan kendaraan bermotor.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, kemudian Elektronika Kemenperin, Setia Darta, menyatakan bahwa kontraksi ini juga dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga kredit kendaraan bermotor. “Pada 2024, bidang otomotif mengalami kontraksi sebesar 16,2%. Tantangan ini diperparah oleh kebijakan kenaikan PPN, opsen PKB, serta BBNKB yang menyebabkan harga jual kendaraan semakin mahal di dalam pangsa domestik,” jelas Setia Darta pada keterangannya di area Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Strategi Kemenperin untuk Mendampingi Industri Otomotif
Sebagai upaya untuk mengatasi penurunan pasar, Kemenperin sudah pernah mengajukan beberapa usulan insentif, pada antaranya:
– PPnBM Ditanggung otoritas (DTP) sebesar 3% untuk kendaraan hybrid, termasuk plug-in hybrid (PHEV), full hybrid, juga mild hybrid.
– PPN DTP sebesar 10% untuk kendaraan listrik (EV) guna mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan.
– Relaksasi opsen PKB lalu BBNKB sebagai penundaan atau keringanan, yang dimaksud diharapkan dapat menekan kenaikan nilai tukar kendaraan di dalam pasar.
Saat ini, sebanyak 25 provinsi telah lama menerbitkan regulasi terkait relaksasi opsen PKB juga BBNKB untuk menggalang lapangan usaha otomotif. “Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan bidang otomotif nasional kemudian menjaga daya saingnya di area lingkungan ekonomi domestik maupun global,” tambah Setia Darta.
Efek Insentif terhadap Pasar
Menurut Kemenperin, implementasi insentif tambahan dapat menyelamatkan bursa otomotif Indonesia dengan estimasi jualan yang tersebut kembali mendekati 900 ribu unit pada 2025. Sebaliknya, tanpa dukungan insentif, penurunan bursa berpotensi berlanjut, memperburuk situasi yang mana telah terjadi berlangsung sejak awal 2024.
Penurunan tajam ini memerlukan perhatian penting akibat sumbangan sektor otomotif terhadap perekonomian nasional cukup besar. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Otomotif Indonesia (GAIKINDO), sektor ini menyumbang lebih lanjut dari 10% terhadap Ekonomi Nasional sektor manufaktur kemudian menciptakan lapangan kerja bagi jutaan pekerja di area seluruh rantai pasok industri.
Insentif yang tersebut Telah Diberikan: Efektivitas serta Tantangan
Hingga kini, pemerintah sudah merilis diskon pajak pemasaran berhadapan dengan barang mewah (PPnBM) sebesar 3% untuk kendaraan hybrid. Namun, insentif ini dinilai belum cukup untuk menggenjot perdagangan mobil secara signifikan.
Data menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan nilai pada kendaraan tertentu, lingkungan ekonomi secara keseluruhan tetap memperlihatkan lesu akibat daya beli penduduk yang tersebut menurun.
