Ahli Analisis Alasan Apple Tak Percaya Indonesia Bisa Memproduksi iPhone

JAKARTA – Setelah Tesla mengurungkan niatnya menanamkan pembangunan ekonomi lantaran menilai lingkungan sektor hijau Indonesia belum siap, pada masa kini Apple Inc yang maju mundur untuk berinvestasi di dalam Indonesia.
Apple, yang tersebut berharap akan mendapat izin mengedarkan serta mengirimkan ponsel iPhone-16 terbaru pada Indonesia, sebelumnya mengajukan proposal untuk menanamkan penanaman modal senilai USD100 jt atau setara Rp1,5 triliun. Namun, pemerintah menolak proposal itu.
Namun di rapat kerja dengan Komisi XII DPR, Menteri Penanaman Modal dan juga Hilirisasi Rosan Roeslani menyatakan memohon Apple meninggal investasinya menjadi USD1 miliar atau sekitar Rp15,9 triliun. Ia memberi waktu satu minggu bagi Apple untuk mempertimbangkan hal itu.
Ekonom CORE Indonesia Muhammad Faisal menilai ada beberapa faktor yang tersebut menghasilkan pemodal kelas kakap masih belum cukup yakin untuk berinvestasi secara penuh pada Indonesia. Salah satunya adalah belum tersedianya habitat yang digunakan baik untuk membantu sebuah industri, khususnya perusahaan sekelas Apple yang mana miliki standar yang mana cukup tinggi pada setiap item yang digunakan dihasilkan.
“Jadi harus ada standar yang harus dipenuhi, tidaklah mampu kita dan juga merta mendirikan lalu ada bidang pendukung, sektor kecil, sektor menengah untuk mensuplai tapi dengan standar yang mana di tempat bawah mereka, oleh sebab itu akan mempengaruhi dari tingkat kualitas komoditas mereka yang digunakan sudah ada punya standar internasional,” ungkap Faisal.
Lainnya adalah kebijakan Derajat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lalu ketidakpastian hukum. Meskipun kebijakan TKDN bertujuan meningkatkan komponen lokal, tetapi pendekatan yang terlalu memaksa menimbulkan pemodal asing surut langkah.
“Dan juga hambatan dari sisi kepastian kebijakan, kenapa Vietnam bisa, salah satu kelebihannya menurut saya adalah dari sisi kepastian kebijakan, sustainability, konsistensi, merek tambahan pasti sebab negaranya sentralistik, kemudian juga semuanya diatur oleh pemerintah secara absolut dan juga dari waktu ke waktu tidak ada ada inovasi kebijakan yang dimaksud siginifikan yang digunakan mana itu penting bagi penanam modal pada jangka panjang oleh sebab itu pembangunan ekonomi itu bukanlah cuma untuk lima tahun,” jelasnya.
Meski begitu, permintaan yang digunakan disyaratkan oleh pemerintah ini diperlukan agar Indonesia bisa jadi menjadi bagian dari rantai pasok global untuk teknologi tinggi, sambil sekaligus memperbaiki berbagai regulasi, birokrasi, sumber daya manusia, dan juga sebagainya.
“Karena kalau tiada begitu, sampai kapan pun kita tidak ada akan pernah menjadi bagian daripada rantai pasok untuk bidang yang dimaksud high tech, jadi selamanya kita akan belaka bergerak pada perdagangan dunia pada item yang digunakan low technology, yang labor intensive tapi tidak berarti bukan perlu, tapi kita tak akan pernah sanggup upgrade,” tegasnya.
Diwawancarai secara terpisah ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai ke depan masih berbagai yang dimaksud harus diperbaiki oleh pemerintah agar kelak para pemodal besar bukan berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya di area Indonesia.
“Sekalipun pasarnya besar kalau regulasinya masih kompleks, birokrasi masih lambat, infrastruktur belum memadai akan sulit akibat perusahaan sekelas Apple, Tesla butuh lingkungan yang digunakan membantu seperti infrastruktur digital juga SDM yang terampil,” pungkasnya seperti dilansir dariVOA.






