JAKARTA – Indonesia miliki kapasitas kemudian kemampuan besar pada mengurus emisi karbon . Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, nilai perdagangan karbon sebesar Rp29,21 miliar hingga 29 September 2022 dengan besar unit karbon yang mana diperdagangkan sebanyak 459.953 ton CO2 ekuivalen.
“Ini menjadi deskripsi kemampuan negara pada mengatur emisi karbon. eksekutif juga telah dilakukan mengeluarkan sebagian regulasi terkait perdagangan karbon, antara lain Perpres 08/2021 juga Peraturan OJK no 14/2023 yang tersebut mengatur perdagangan karbon melalui lingkungan ekonomi karbon,” ujar Ketua Dewan Pembina Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Bambang Soesatyo, di acara Carbon Digital Conference 2024 dengan tema “Reimagining Indonesia Carbon Market: Digital Innovations for Global Integrity” dikutip, Hari Jumat (13/12/2024).
Dia mengatakan, pemerintah memiliki target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% tanpa bantuan internasional serta 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Dengan kemungkinan besar yang dimaksud dimiliki, Indonesia bisa jadi menjadi pemain kunci di dalam lingkungan ekonomi karbon dunia.
“Indonesia juga berkontribusi pada Pasar Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market/VCM) Asia hingga 15 persen atau 31,7 metrik ton setara karbondioksida (CO2e) dengan estimasi nilai kegiatan offset karbon sebesar USD163 juta,” kata dia.
Ketua Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Riza Suarga mengungkapkan, Carbon Digital Conference 2024 tahun ini diharapkan bisa saja membantu seluruh pengambil langkah pada menjalankan perdagangan karbon di dalam Indonesia.
“Tahun lalu, CDC 2023 berhasil menarik 248 kontestan dari sekitar 50 negara. Tahun ini, kami berharap penyelenggaraan CDC bisa jadi memberikan solusi yang digunakan tambahan konkret terkait perdagangan karbon kemudian juga digitalisasinya,” jelas Riza.
Riza menjelaskan, CDC 2024 menggali tambahan di mengenai perpaduan antara Artificial Intelligence (AI), Jaringan Internet of Things (IoT), serta pangsa karbon. Menyadari pentingnya teknologi-teknologi ini, konferensi ini akan menekankan peran mereka itu di meyakinkan integritas proyek-proyek karbon sembari menjajaki jalan baru untuk perkembangan yang tersebut berkelanjutan.
Indonesia mempunyai peluang besar untuk menjadi penyedia kredit karbon berbasis alam dengan mekanisme offset mencapai 1,3 giga ton CO2e senilai USD190 miliar.
“Kami percaya bahwa menciptakan sistem juga lingkungan ekonomi kredit karbon adalah solusi alternatif bagi berbagai negara, termasuk Indonesia, di tempat mana transisi menuju operasi rendah emisi masih memerlukan waktu khususnya akibat adopsi teknologi yang umumnya membutuhkan waktu lebih banyak panjang juga nilai pembangunan ekonomi yang mana cukup besar. Pengenalan pangsa karbon Indonesia juga meningkatnya minat terhadap kredit karbon dapat membimbing Indonesia menuju pencapaian NDC kemudian carbon netral,” kata Yuliana Sudjonno, Partner lalu Sustainability Leader dari PwC Indonesia.
Sementara, Mantan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengungkapkan, bursa karbon harus dimanfaatkan dengan seoptimal kemungkinan besar oleh Indonesia. “Apabila bukan dimaksimalkan maka orang lain yang akan memanfaatkan keuntungan yang digunakan bisa saja didapat dari lingkungan ekonomi karbon,” kata dia.
