JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Area Politik, Hukum, juga Keselamatan (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa nasionalisme terlukai meninjau situasi hukum pada Indonesia pada waktu ini. Negara didikte oleh bandit serta diam saja.
Hal itu disampaikan Mahfud MD pada Rencana Terus Terang berjudul ‘Jangan Biarkan Negara Didikte Bandit’ yang tersebut diunggah di dalam kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (14/1/2025). Awalnya, mantan Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyoroti beberapa jumlah tindakan hukum hukum pada Indonesia. Antara lain, perkara korupsi tata niaga komoditas timah yang mana merugikan negara Rp300 triliun, persoalan hukum pagar laut, persoalan hukum suap hakim yang mana melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, juga mobil dinas pejabat negara RI 36 yang mana Patwalnya dinilai arogan.
“Saya anu Mas, merasa apa ya, pertama kasihan untuk rakyat, yang kedua apa ya, rasa nasionalisme saya itu merasa terlukai juga. Bukan hanya sekali rasa ketidakadilan, rasa nasionalisme. Masak negara didikti oleh cecunguk-cecunguk begitu. Terluka saya. Ini adalah negara begitu besar, diatur oleh bandit-bandit kayak gitu negara diam, pura-pura nggak tahu,” kata Mahfud MD dikutip, Rabu (15/1/2025).
Ketika terjadi suatu kasus, kata Mahfud, banyak kali tiada ada pihak yang mana mengakui, bahkan saling lempar tanggung jawab dengan dalih tak tahu. Padahal, menurut Mahfud, setiap urusan telah terjadi ada pembagian tugasnya.
“Bahkan untuk menerangkan mobil RI 36 sekadar saling bilang tiada tahu coba. Nggak ada yang tersebut berani menerangkan ini loh aturannya. Baru sesudah ribut serta mengelak, ada yang digunakan ngaku. Oh bukanlah saya itu, itu mobil saya tapi saya tiada ada di area situ,” katanya.
Mahfud menekankan bahwa mobil dinas pejabat tiada boleh dipakai orang lain, tanpa ada pejabatnya di dalam dalamnya. Mahfud kemudian menceritakan belasan tahun memakai mobil dinas, istrinya tak boleh naik mobil dinasnya tanpa ada dirinya.
“Apalagi anak, apalagi orang lain, apalagi preman yang mana duduk di tempat situ, nggak boleh dong. Harus tahu dari menit ke menit, ajudan itu harus mencatatkan data mobilnya dipakai siapa. Nggak boleh orang lain duduk pada situ,” tandas Mahfud MD.
“Nah ini jalan dikawal lagi kan, bilang nggak ada orangnya lah, nggak ada inilah, pejabat nggak jujur ini, pejabat nggak jujur. Tersinggung saya, negara kok jadi kayak gini, jadi kayak kampungan,” tandasnya.
