SURABAYA – Menjelang peresmian Danantara pada 24 Februari 2025, super holding BUMN ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi lalu daya saing kegiatan ekonomi nasional, mirip dengan model Temasek Holdings di area Singapura. Danantara akan menjalankan aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp14.715 triliun.
Pengamat Hukum kemudian Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengingatkan, kemungkinan risiko yang digunakan bisa saja muncul, teristimewa jikalau mengawasi pengalaman buruk skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ) pada krisis ekonomi 1998.
Meskipun pembentukan Danantara menyebabkan harapan baru bagi pengelolaan aset negara, namun pengalaman traumatis BLBI menunjukkan bahwa pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama.
“Dalam persoalan hukum BLBI, kita mengawasi bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan serta intervensi kebijakan pemerintah yang kuat. Jika Danantara tak dikelola dengan transparansi kemudian akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario mirip terjadi,” ujar Hardjuno di area Surabaya, Kamis (20/2/2025).
Dalam skema BLBI, pemerintah mengucurkan Rp144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang digunakan terdampak krisis. Sayangnya, dana yang dimaksud sejumlah yang dimaksud tidak ada kembali ke negara akibat penyalahgunaan oleh bankir kemudian konglomerat yang digunakan memiliki hubungan dengan elite politik.
Hardjuno menilai bahwa skenario sama dapat terjadi pada Danantara jikalau tak ada mekanisme yang mana jelas di pengelolaan serta pelaporan keuangan holding tersebut. Hardjuno mencontohkan, bahwa model Temasek Holdings dalam Singapura dan juga Khazanah di dalam Tanah Melayu menunjukkan bagaimana pengelolaan aset negara yang mana transparan dan juga independen dapat menyokong sektor ekonomi nasional.
Namun Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman Negara Malaysia dengan 1MDB menjadi contoh bagaimana kesalahan di tata kelola dapat berujung pada skandal keuangan berskala besar. “Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa apabila ada intervensi urusan politik serta kurangnya pengawasan, holding penanaman modal negara justru sanggup menjadi beban sektor ekonomi yang tersebut berlarut-larut,” tambahnya.
Selain tantangan tata kelola, kebijakan efisiensi yang diterapkan untuk membiayai inisiatif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat sorotan. Menurut Hardjuno, apabila efisiensi ini dijalankan dengan memangkas anggaran sektor lain, kesejahteraan publik dalam luar penerima khasiat MBG sanggup terancam.
“Perlu kajian lebih banyak pada terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor kesehatan, pendidikan, lalu infrastruktur. Jangan sampai demi satu inisiatif unggulan, sektor lain justru dikorbankan,” ujarnya.
