JAKARTA – otoritas resmi menerbitkan dua Peraturan otoritas (PP) terbaru yang bertujuan mengoptimalkan proteksi bagi tenaga kerja, peraturan itu yakni PP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Garansi Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta PP Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemastian Kecelakaan Kerja (JKK).
Langkah pemerintah ini merupakan turunan dari dikeluarkannya Paket Kebijakan Perekonomian beberapa waktu lalu guna memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang tambahan baik bagi pekerja Indonesia, khususnya yang dimaksud mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan juga bagi lapangan usaha padat karya yang tersebut terdampak kondisi perekonomian yang menantang ketika ini.
Dalam kebijakan terbaru ini, pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan khasiat uang tunai pada inisiatif JKP menjadi 60% dari upah yang digunakan dilaporkan selama 6 bulan, jumlah total ini meningkat dari yang tersebut sebelumnya hanya saja sebesar 45% pada faedah bulan pertama hingga bulan ke-3 kemudian 25% pada bulan 4 sampai dengan bulan ke-6. Batas upah maksimal yang digunakan ditetapkan senilai Rp5 juta.
Melalui PP ini, kenaikan khasiat JKP berlaku efektif sejak 7 Februari 2025, baik untuk klaim baru maupun sisa kegunaan yang masih berjalan. Selain kenaikan khasiat uang tunai tersebut, pemerintah juga memberikan kemudahan di persyaratan kepesertaan juga klaim JKP, hal yang disebutkan guna menegaskan akan lebih lanjut banyak lagi pekerja yang digunakan mendapatkan khasiat dengan proses yang digunakan tambahan cepat kemudian efisien.
Kepala Kantor Fakultas BPJS Ketenagakerjaan Ibukota Mangga Dua, Mu’minati mengatakan, kebijakan ini merupakan langkah strategis pada memberikan kepastian pengamanan bagi pekerja. PP JKPdan JKK ini dirancang untuk melakukan konfirmasi bahwa para pekerja mendapatkan faedah pemeliharaan yang digunakan lebih tinggi optimal.
“Pemerintah ingin meyakinkan bahwa pekerja yang mana terdampak PHK tetap saja memiliki akses terhadap pelatihan kerja serta bantuan finansial agar dapat kembali bekerja dengan cepat. Selain itu, faedah JKK juga diperkuat untuk memberikan proteksi yang dimaksud lebih banyak luas bagi pekerja yang dimaksud mengalami kecelakaan kerja. pemerintahan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan untuk memahami kemudian memanfaatkan inisiatif ini demi kesejahteraan tenaga kerja Indonesia,” ujar Mu’minati pada keterangan tercatat Hari Jumat (28/2/2025).
Pemerintah juga menetapkan pembaharuan di persyaratan penerimaan faedah JKP dengan meniadakan ketentuan iur 6 (enam) bulan berturut-turut kemudian juga memberlakukan masa kadaluarsa faedah menjadi 6 (enam) bulan. Dari sisi iuran JKP, inovasi dilaksanakan dengan bukan lagi direkomposisi dari iuran inisiatif Garansi Kematian (JKM). Iuran JKP ditetapkan sebesar 0,36%, dari rekomposisi iuran JKK sebesar 0,14% serta iuran dari pemerintah sebesar 0,22%.
Sebagai upaya menjaga keberlangsungan bidang usaha lalu daya saing sektor padat karya, pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan relaksasi iuran JKK sebesar 50% selama 6 bulan yaitu sejak bulan Februari hingga Juli 2025.
