JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Yassierli menegaskan bahwa tunjangan hari raya ( THR ) wajib diberikan perusahaan terhadap para pekerja paling lambat H-7 Lebaran. Selain itu, perusahaan juga wajib membayarkan THR secara penuh dan juga bukan boleh dicicil.
Menaker Yassierli menyampaikan, pemberian THR merupakan kewajiban yang dimaksud harus dilaksanakan oleh perusahaan. Hal ini tertuang pada Peraturan pemerintahan No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan lalu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja.
” THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, bukan boleh dicicil lalu saya minta sekali lagi agar perusahaan memberikan perhatian terhadap ketentuan ini,” kata Menaker Yassierli di konferensi pers yang dimaksud diselenggarakan dalam Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Menaker Yassierli menyatakan, bahwa pekerja atau buruh yang dimaksud berhak mendapatkan THR adalah mereka yang sudah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau tambahan pada hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT).
Lebih lanjut, Menaker juga menegaskan ketentuan THR berlaku juga bagi pekerja atau buruh harian lepas lalu pekerja dengan sistem satuan hasil yang mana sudah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Bagi pekerja atau buruh yang telah lama miliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional,” pungkasnya.
- Menaker Resmi Buka Posko THR 2025, Terima Aduan Pekerja
- THR Ojol Cair Berupa Bonus Hari Raya, Begini Respons Grab dan juga Gojek
