JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI proaktif melakukan edukasi terhadap warga termasuk di tempat lingkungan sivitas akademika terkait pentingnya pemeliharaan data pribadi kemudian pengamanan konsumen. Langkah yang disebutkan diadakan guna mengantisipasi aktivitas keuangan ilegal.
Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BNI kemudian beberapa lembaga keuangan mengadakan aktivitas edukasi literasi keuangan pada lingkungan sivitas akademika Fakultas Perekonomian Trisakti.
Direktur Network and Services BNI Ronny Venir mengungkapkan, inovasi perilaku penduduk yang tersebut ketika ini serba digital menjadi tantangan tersendiri di memerangi berbagai modus kejahatan berkedok kecurangan yang tersebut rutin kali terjadi.
“Modus kecurangan banyak sekali, bukan mengamati status mulai dari pejabat negara hingga ibu rumah tangga, berbagai yang tersebut terkena lalu kebobolan, data yang dimaksud bersifat pribadi harus dilindungi seperti OTP, User ID, Password, PIN, CVC/CVV juga jangan lupa mengganti PIN secara berkala juga mengaktifkan fasilitas notifikasi operasi keuangan,” ucap Ronny pada keterangan tertulis, Rabu (16/10/2024).
Sivitas akademika juga diajak untuk berkontribusi di memerangi kejahatan finansial agar tidaklah mudah diiming-imingi keuntungan fantastis yang tersebut tiada wajar di berinvestasi, apalagi bila tidaklah terdaftar dalam OJK. Tak kalah penting, pelajar juga harus proaktif untuk menjaga data pribadi agar tidaklah mudah disalahgunakan oleh pihak lain.
Saat ini melalui Pelaksanaan Perlindungan Konsumen, BNI secara berpartisipasi lalu berkala terus-menerus memberikan edukasi terhadap pengguna dan juga penduduk untuk berhati-hati juga sadar terhadap ancaman berbagai modus penipuan.
Ronny menjelaskan bahwa BNI fokus terhadap Undang-Undang Perlindungan Angka Pribadi (UU No.27/2022) yang digunakan segera diimplementasikan secara penuh pada 17 Oktober 2024. Melalui penerapan aturan tersebut, para oknum tidak ada sanggup lagi mengakses data pengguna untuk menawarkan komoditas keuangan tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan.
“Setelah undang-undang ini diberlakukan, kebocoran data sanggup diminimalisir,” ujar Ronny pada waktu mengisi seminar Literasi Keuangan di tempat Kampus Universitas Trisakti, Jakarta, Selasa (15/10/2024).
