JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan merespons pagar laut di tempat pesisir laut Tangerang, Banten yang tersebut terindikasi akan segera menjadi lokasi reklamasi oleh kelompok tertentu. Dia memohon pemerintah segera mengungkap dalang pembuatan pagar laut yang tersebut menghebohkan masyarakat tersebut.
“Ada indikasi reklamasi pada pemagaran pengerjaan pagar laut di dalam Tangerang. Tak cuma ungkap siapa pelaku pemugaran tapi pemerintah juga harus melakukan tindakan hukum agar warga bisa jadi meyakini Indonesia adalah negara hukum,” ujar Daniel Johan ketika Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan serta Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono , Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Dia mengungkapkan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km itu jikalau berhasil di dalam reklamasi, akan menjadi daratan seluas 3.000 hektare. Apabila diperjualbelikan dengan kisaran harga jual minimal Rp10 jt per meter, maka prospek kerugian negara mencapai Rp300 triliun. “Jumlah ini tentu sangat besar sebab menjadi hak milik pihak ketiga,” katanya.
Daniel mendesak pengungkapan dalang utama pemagaran laut ini harus dilaksanakan segera. Apalagi lokasi pemagaran terjadi dekat di tempat wilayah khusus Jakarta. “Pemagaran laut ini terjadi dekat dengan wilayah khusus Jakarta. Bagaimana kita meyakini Kementerian Kelautan lalu Perikanan (KKP) miliki kemampuan menjaga laut Indonesia apabila di area depan mata cuma kita kecolongan,” ujarnya.
Pemerintah, kata Daniel, belum menunjukkan upaya penegakan hukum untuk pengungkapan pemagaran laut Tangerang. “Setelah mendengar pemaparan Menteri KPP, saya lihat tidaklah ada semangat dan juga upaya penegakan hukum. Di KPP kan ada penyidik. Untuk apa ada penyidik kalau tidak ada ada tindakan hukum?” kata legislator selama Dapil Kalimantan Barat ini.
Ketua DPP PKB ini juga menyampaikan anggaran pengawasan di tempat KPP sangat kecil dan juga ini menghambat proses pembongkaran pagar laut yang tidaklah bisa jadi diadakan secara cepat. “Biaya pembongkaran pagar laut ini tidaklah murah. Darimana anggaran KKP? Padahal untuk beli solar sekadar sulit. Kalaupun ada anggaran, peruntukannya untuk yang digunakan lain,” katanya.
Hingga kini, pembongkaran pagar laut ini sudah melibatkan KKP, DPR, TNI AL, Polri, Bakamla, KPLP, serta eksekutif Provinsi Banten juga melibatkan 1.210 nelayan yang digunakan terlibat dengan menggunakan 223 kapal. Sepanjang 5 kilometer panjang pagar yang digunakan pada masa kini sudah pernah dibongkar.
