Antisipasi Lonjakan Transaksi Nontunai Nataru 2024/2025, Jaringan Pembayaran Nasional Buka Posko 24 jam
JAKARTA – Menyambut momen liburan Natal 2024 dan juga Tahun Baru 2025 , lapangan usaha keuangan bersiap menghadapi lonjakan operasi keuangan baik tunai maupun digital. Bank Indonesia memproyeksikan keinginan uang tunai sebesar Rp133,7 triliun, meningkat 2,56% dibandingkan periode yang mana sejenis tahun sebelumnya. Sementara itu, tren pembayaran digital juga diperkirakan melonjak signifikan, didorong oleh lebih banyak dari 110 jt orang yang digunakan akan melakukan perjalanan selama periode tersebut.
Mengantisipasi peningkatan aktivitas ini, pelaku sektor pembayaran, termasuk PT Jalin Pembayaran Nusantara, mempersiapkan infrastruktur untuk melakukan konfirmasi kelancaran transaksi. Jalin, bersatu anggota sektor perbankan lalu fintech, mendirikan posko operasional terlibat mulai 23 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 guna mengawasi jaringan kegiatan digital lalu ATM dalam seluruh Indonesia.
“Kami telah terjadi menyiagakan personel 24/7 untuk menegaskan kelancaran operasional, teristimewa pada tanggal-tanggal dengan prospek operasi tertinggi,” kata Argabudhy Sasrawiguna, Direktur Operasional Jalin. Langkah ini melibatkan lebih tinggi dari 80 institusi keuangan yang tersebut tergabung pada jaringan pembayaran nasional.
Sebagai pengelola jaringan ATM Link, Jalin mencatatkan peran strategis di mengupayakan kelancaran kegiatan selama periode puncak ini. Infrastruktur digital yang digunakan dikelola perusahaan telah lama terintegrasi dengan berbagai layanan seperti QRIS, Debit, serta Cardless Cash Withdrawal. “Kami optimis, dengan kolaborasi juga kesiapan infrastruktur, lapangan usaha pembayaran dapat memenuhi keperluan penduduk sekaligus menjaga stabilitas operasional selama Nataru 2024/2025,” tambah Argabudhy.
Lonjakan proses ini menuntut penguatan infrastruktur teknologi kemudian keamanan. Ketua Tim Security Teknologi Pusat Pelaporan dan juga Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Indarto Prasetyo Bramono, menyoroti risiko meningkatnya proses mencurigakan selama peak season. “Kami mencatatkan lebih lanjut dari 121 ribu laporan proses mencurigakan sepanjang 2024, dengan lebih tinggi dari 21% terkait persoalan hukum penipuan. Periode ini membutuhkan pengawasan ketat lalu penerapan teknologi deteksi dini untuk mengempiskan risiko,” jelasnya.
Kolaborasi lintas sektor juga menjadi sorotan untuk meningkatkan literasi rakyat tentang keamanan siber. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) memacu edukasi publik untuk melindungi data pribadi kemudian menghindari ancaman phishing. “Edukasi adalah langkah strategis untuk menciptakan sistem ekologi pembayaran yang dimaksud aman juga inklusif, khususnya pada waktu lonjakan transaksi,” ujar Tata Martadinata dari ASPI
