JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terhadap Menteri Energi serta Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada konferensi di tempat Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025. Pertemuan yang disebutkan mengkaji terkait kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) akibat Kementerian Tenaga juga Narasumber Daya Mineral (ESDM) melarang perdagangan sampai ke tingkat pengecer atau warung kelontong.
“Bapak presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami melawan arahan bapak presiden adalah meyakinkan seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil di tempat Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Yang kedua di dalam tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi permintaan mereka, khususnya menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata bapak presiden,” sambungnya.
Prabowo, kata Bahlil, menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih tinggi tepat sasaran juga tiada lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
“Jujurlah, ada oknum-oknum yang dimaksud main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari penggawa ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.
Bahlil mengungkapkan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, teristimewa dikarenakan skema yang dimaksud ada pada waktu ini sudah ada berlangsung selama tambahan dari 20 tahun tanpa pembaharuan signifikan. Bahlil pun menegaskan bahwa subsidi LPG yang digunakan mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan publik yang dimaksud berhak.
“Diharapkan warga mendapatkan nilai dengan yang dimaksud semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada dalam tingkat sampai tingkat publik itu, dibeli sampai harga jual Rp25.000 per tabung. Tidak belaka itu, ada juga yang tersebut mengoplos. Ini adalah kan sayang,” kata Bahlil.
Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan bahwa penataan subsidi harus dijalankan agar bukan terjadi pemborosan anggaran serta kebocoran di tempat tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah lama mengubah sistem distribusi LPG di tempat tingkat pengecer dengan meninggikan status dia menjadi sub pangkalan yang mana lebih banyak mudah diawasi.
