Banggar DPR Minta Larangan Penjualan Gas Elpiji 3 Kg ke Pengecer Bertahap

JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR memohonkan kebijakan larangan pemasaran gas elpiji 3 kg ke pengecer dijalankan secara bertahap. Kebijakan itu juga harus mempertimbangkan berbagai aspek.
“Program elpiji 3 kg yang dijalankan eksekutif kemudian Pertamina hendaknya mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti kesiapan data yang dimaksud akurat, infrastruktur yang cukup, juga kondisi perekonomian warga yang mana pada waktu ini sedang mengalami penurunan daya beli,” kata Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah disitir Selasa (4/2/2025).
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini pun memohon agar larangan jualan gas bersubsidi ke pengecer itu dapat dijalankan bertahap. Menurutnya, kebijakan itu mampu dimulai pada wilayah yang sudah siap dulu.
“Hendaknya inisiatif yang dimaksud dapat dijalankan secara bertahap, tak dijalankan dengan juga merta. Bisa dimulai dari area tempat yang digunakan memang sebenarnya telah lama siap terlebih dahulu, dengan berbagai pertimbangan,” katanya.
Lebih lanjut, Said memohon pemerintah kemudian Pertamina perlu memverifikasi jaminan subsidi gas elpiji dapat dijangkau oleh rumah tangga miskin, lansia, lalu pelaku usaha mikro kemudian kecil. Ia mewantu-wanti agar penerima kegunaan bisa saja mengakses gas elpiji 3 kg
Baca juga: Gas Elpiji 3 Kg Langka kemudian semata-mata Bisa Dibeli di tempat Pangkalan Resmi, Istana Respons Begin
“Untuk meyakinkan pelaksanaan subsidi elpiji tepat sasaran, tak ditimbun kemudian tiada dioplos, hendaknya Forkominda teristimewa kepala area dan juga aparat Kepolisian hendaknya segera melakukan operasi lingkungan ekonomi wilayahnya masing masing,” terang Said.
“Segera lakukan pemidanaan terhadap para penimbun juga pengoplos elpiji 3 kg. Karena tindakan ini mengancam kecukupan jumlah subsidi elpiji 3 kg untuk rakyat,” tambahnya.
Said juga menyarankan beberapa hal untuk pemerintah, termasuk di area antaranya perbaikan kebijakan penyaluran subsidi elpiji 3 kg yang mana diimbangi dengan komunikasi rakyat yang mana baik.
“Agar hal ini tidak ada memunculkan kepanikan sejumlah pihak, juga sebagian pihak memanfaatkan kepanikan yang dimaksud dengan mengambil untung,” terang Said.






