JAKARTA – Beredar sebuah dokumen yang digunakan berisi komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR sebanyak 13 komisi. Jumlah itu bertambah dari DPR periode 2019-2024 yang dimaksud semata-mata mempunyai 11 komisi.
Penambahan total komisi itu lantaran adanya nomenklatur beberapa jumlah kementerian Pemerintahan Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto ada yang mana dipecah. Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan, jumlah agregat komisi akan diinformasikan pada Hari Senin (14/10/2024) pekan depan.
“Insyaa Allah disampaikan Senin. Komposisi masih digodok,” ujar Adies Kadir ketika dihubungi, Kamis (10/10/2024).
Adies tak ingin membocorkan jumlah agregat komisi dalam DPR. Ia menegaskan, pimpinan DPR akan mengadakan rapat sebelum menentukan jumlah agregat komisi. Setelah itu, DPR akan mengatur badan musyawarah (Bamus).
“(Jumlahnya) masih digodok ini,” katanya.
Dalam draf yang beredar, adapun susunan komisi di dalam DPR beserta mitra kerjanya sebagai berikut:
Komisi I
Pertahanan, Luar Negeri, lalu Informatika
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi lalu Informatika
4. Panglima TI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, dan juga TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber juga Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
8. Badan Security Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Pengetahuan Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)
Komisi II
Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, juga Pemberdayaan Aparatur
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria serta Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
4. Komisi Pemilihan Umum RI (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Lembaga Administrasi Negara (ANI)
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Perkotaan Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
