Ibukota Indonesia – Pembentukan atau pemilihan menteri merupakan salah satu aspek penting pada sistem pemerintahan Indonesia. Menteri sebagai bagian dari kabinet mempunyai peran strategis pada pelaksanaan kebijakan publik, pengelolaan sumber daya, dan juga pengembangan program-program yang berdampak secara langsung pada masyarakat.
Menteri adalah pejabat besar negara yang dimaksud diangkat oleh presiden untuk membantu menjalankan pemerintahan, yang mana bertanggung jawab di mengatur kementerian yang digunakan dipimpinnya.
Dalam tugasnya, setiap menteri menyusun kebijakan sesuai dengan bidang serta tugas masing-masing, dan juga melaksanakan program-program yang sesuai dengan visi juga misi pemerintah.
Selain itu, menteri miliki peran pada pengambilan langkah dan juga pelaporan untuk presiden mengenai penyelenggaraan tugas kementerian.
Berikut, informasi terkait dasar hukum lalu ketentuan pembentukan menteri di Undang-Undang di Indonesia.
Dasar hukum pembentukan menteri
1. UUD 1945
Pada pasal 17 UUD 1945 menyatakan bahwa "Presiden mengangkat menteri-menteri serta diberhentikan oleh Presiden”. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh menteri untuk membantu pada menjalankan pemerintahan. Ini adalah menegaskan kewenangan presiden di mengangkat menteri, juga dapat diberhentikan dengan segera oleh presiden
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan, pengorganisasian, lalu fungsi kementerian. Dalam pasal-pasalnya, undang-undang ini menjelaskan rangka organisasi kementerian dan juga mekanisme pembentukan serta pengangkatan menteri.
Ketentuan pembentukan menteri pada Undang- undang
Pembentukan atau pemilihan menteri dikerjakan secara segera oleh presiden, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada bervariasi pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, teristimewa pada Bab V. Berikut adalah ketentuannya:
• Pasal 12
Presiden membentuk Kementerian luar negeri, di negeri, lalu pertahanan, sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Tanah Air Tahun 1945.
• Pasal 13
1. Presiden membentuk Kementerian sebagaimana dimaksud di Pasal 5 ayat (2) dan juga ayat (3).
2. Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- Efisiensi dan juga efektivitas
- Cakupan tugas serta proporsionalitas beban tugas
- Kesinambungan, keserasian, dan juga keterpaduan pelaksanaan tugas.
- Perkembangan lingkungan global.
• Pasal 14
Untuk kepentingan sinkronisasi kemudian koordinasi urusan Kementerian, presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi.
• Pasal 15
Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Pasal 13, serta Pasal 14 paling sejumlah 34 (tiga puluh empat).
• Pasal 16
Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Pasal 13, lalu Pasal 14 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji.
Artikel ini disadur dari Dasar hukum dan pembentukan menteri dalam Undang-undang di Indonesia
