Jakarta -Direktur eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, memaparkan sebagian pemicu anjloknya daya beli masyarakat. Perbaikan beban yang mana ditanggung warga jadi salah satu aspek utamanya.
Sebelumnya, Tauhid menyoroti beberapa hal yang tersebut jadi indikator anjloknya daya beli. Selain data Badan Pusat Statistik yang mana menunjukkan adanya deflasi beruntun sejak Mei hingga September 2024, ia juga mengamati data Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Nusantara yang dimaksud pada September 2024 anjlok ke zona kontraksi 49,2. “Indikatornya telah banyak. Kalau penyebabnya ini tentu lantaran beban warga semakin tinggi. Pengaluaran untuk makanan, pendidikan, kesehatan, hingga pajak,” kata Tauhid terhadap Tempo, Kamis, 3 Oktober 2024.
Selanjutnya, ia menafsirkan penurunan daya beli penduduk berlangsung oleh sebab itu adanya penurunan pendapatan. Hal itu muncul sebab beragam faktor, mulai dari bilangan bulat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tinggi hingga menurunnya pendapatan para pekerja sektor informal.
Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatatkan data berjumlah 52.993 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) per 1 Oktober 2024. Tauhid menilai, ketika ini pembangunan ekonomi padat modal cukup sejumlah mengalir pada Indonesia. Namun, pada sektor padat karya terlihat menurun. “Tenaga kerja ke bidang tekstil misalnya, ini ikan lagi hancur,” ujarnya.
Kucuran bantuan sosial (bansos) juga menurutnya tidak ada mampu menahan beban masyarakat. Terlebih, bansos juga tidaklah menjangkau kalangan menengah yang dimaksud ketika ini menurutnya juga mengalami penurunan daya beli. Menurutnya, kelas menengah ketika ini juga penting uluran tangan pemerintah. Namun, ia menafsirkan bentuk bantuannya bukan tepat jikalau dijalankan dengan skema bantuan secara langsung tunai (BLT).
Sebelumnya, rencana perluasan bansos untuk kelas menengah disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul. Ia berujar hal ini sedang didiskusikan. “Kami lagi mendalami, meskipun APBN diketok,” kata Gus Ipul dalam Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 30 september 2024.
Menurut Tauhid, alih-alih bantuan tunai, kelas menengah lebih tinggi membutuhkan kebijakan subsidi strategis seperti dalam bidang transportasi hingga pendidikan. “Saya kira untuk kelas menengah bantuannya harus bervariasi begitu ya,” ujar Tauhid.
Pilihan editor: Tunjangan Prestasi PNS Kemenhub serta Kemenko Perekonomian Disinyalir Naik
Artikel ini disadur dari Daya Beli Masyarakat Anjlok, Ekonom: Beban Hidup Meningkat, Pendapatan Menurun, hingga PHK
