JAKARTA – Partai Demokrat secara resmi menyatakan dukungannya terhadap kebijakan perpajakan terbaru yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, yakni PPN 12%. Kebijakan ini dinilai mencerminkan pendekatan yang tersebut berkeadilan kemudian berpihak pada kepentingan rakyat.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggarisbawahi bahwa kenaikan 1% tarif Pajak Pertambahan Angka (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 hanya saja akan diberlakukan untuk barang serta jasa mewah. Kebijakan ini merupakan hasil koordinasi antara Presiden dengan DPR RI.
“Kenaikan PPN sebesar 1 persen hanya saja dikenakan pada barang juga jasa mewah yang dimaksud selama ini memang sebenarnya telah lama dikenakan PPN barang mewah sebesar 11%,” ujar AHY pada keterangan persnya di tempat Jakarta, Selasa (31/12/2024).
Sementara itu, barang lalu jasa non-mewah akan masih dikenakan PPN 11% atau tidaklah mengalami kenaikan.
Partai Demokrat menggarisbawahi bahwa kebijakan PPN 0% tetap saja diberlakukan bagi keinginan pokok penduduk seperti komponen sembako, jasa pendidikan, layanan kesehatan, transportasi umum, rumah sederhana, lalu air minum. Hal ini membuktikan keberpihakan pemerintah terhadap publik umum.
Partai Demokrat menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan kegiatan stimulus ini agar tepat sasaran. Pendukung ini diberikan dengan harapan dapat menjaga kondisi tubuh fiskal kemudian peningkatan ekonomi, sehingga pemerintah mempunyai ruang lebih besar besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kebijakan perpajakan ini sendiri merupakan implementasi dari UU No. 7 atahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yang digunakan mengatur kenaikan PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada April 2022, serta selanjutnya menjadi 12% pada Januari 2025.
Sebagai bagian dari paket kebijakan ini, pemerintah juga akan menyalurkan stimulus senilai Rp38,6 triliun yang digunakan mencakup beberapa inisiatif seperti:
– Bantuan beras 10 kg per bulan untuk 16 jt penerima
– Diskon 50% untuk pelanggan listrik berdaya maksimal 2.200 volt
– Insentif PPh Pasal 21 bagi pekerja bergaji hingga Rp10 jt per bulan
– Pembebasan PPh bagi UMKM dengan omset di area bawah Rp500 jt per tahun
– Biaya untuk sektor padat karya
