JAKARTA – Dewan Pakar BPIP Area Strategi Kebijakan Luar Negeri Dr Darmansjah Djumala menanggapi kebijakan WTO terkait gugatan Indonesia dalam bidang perdagangan kelapa sawit.
“Keputusan WTO yang dimaksud mengungguli gugatan Indonesia dalam WTO menunjukkan Indonesia tak pernah tunduk pada tekanan urusan politik Uni Eropa pada sengketa dagang kelapa sawit. Hal itu membuktikan juga forum perdagangan multilateral WTO taat hukum di menyelesaikan sengketa dagang sesuai dengan fatsunnya, rule-based approach. Hal ini preseden bagus bagi Indonesia apabila kita bersengketa lagi dengan negara anggota untuk komoditas lain,” ujar Djumala, Senin, 20 Januari 2025.
Sebelumnya diberitakan, Panel Organisasi Perdagangan Dunia, WTO (World Trade Organization) pada 17 Januari lalu memutuskan kebijakan Uni Eropa (UE) melawan minyak sawit serta biofuel berbasis tumbuhan sawit adalah praktik diskriminasi.
Sebelumnya, UE membatasi pemanfaatan material dasar kelapa sawit untuk biofuel sehingga merugikan Indonesia sebagai salah satu pengekspor sawit terbesar dalam dunia.
Djumala yang pernah bertugas di dalam PTRI Jenewa, Swiss, menangani isu-isu perdagangan internasional di tempat WTO selama ini UE menuduh sawit Indonesia tak memenuhi standar kebugaran akibat kadar lemak kemudian kolesterolnya tinggi.
UE juga menuduh pengembangan perkebunan sawit Indonesia bukan memenuhi standar lingkungan hidup.
Menurut Djumala, tuduhan UE yang disebutkan bukanlah semata lantaran alasan kemampuan fisik juga lingkungan hidup. “Tapi, lebih lanjut penting dari itu, kebijakan UE lebih lanjut bermotifkan kebijakan pemerintah perdagangan. UE sejak 2003 mulai menerapkan kebijakan renewable energy dengan menggunakan minyak nabati untuk produksi biofuel, yaitu rapeseed serta bunga matahari,” ujarnya.
Dalam hitungan ekonomi, ternyata sebagai material dasar pembuatan biofuel, rapeseed, juga bunga matahari lebih tinggi mahal dari kelapa sawit. Hal ini akan menurunkan daya saing rapeseed serta bunga matahari terhadap kelapa sawit.
Dia menuturkan akibat kalah bersaing dengan sawit Indonesia juga untuk melindungi petani rapeseed juga bunga matahari, UE menerapkan kebijakan diskriminatif dengan membatasi pengaplikasian sawit sebagai unsur dasar biofuel.
