Dukung Pembangunan yang dimaksud Inklusif, Kemenko PMK Gelar Pembinaan Pemberdayaan Perempuan
JAKARTA – Kemenko PMK sama-sama TNP2K menyelenggarakan pelatihan penguatan pemberdayaan perempuan di penyelenggaraan desa. Latihan yang dimaksud merupakan bagian dari Proyek Perkuatan Pemerintahan juga Pembangunan Desa (P3PD).
Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan juga Mobilitas Spasial Kemenko PMK Monalisa Herawati Rumayar menjelaskan, kegiatan yang mana dijalankan pada DKI Jakarta pada 13–15 November 2024 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di area desa.
Adapun pengumpulan data akan dilaksanakan pada 17–24 November 2024 di area delapan kabupaten, pada antaranya Bangka Tengah, Tanggamus, Indramayu, Bantul, Banyuwangi, Banjar, Maros, kemudian Minahasa Utara.
Lokasi-lokasi yang disebutkan dipilih, jelas Monalisa, ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti status sebagai Desa Inklusi pada P3PD, penerima kegiatan pemberdayaan, tingkat kesetaraan gender, Angka Desa Membangun (IDM), juga isu pemberdayaan perempuan.
“Kami akan mengoleksi informasi terkait kebijakan atau acara pemberdayaan perempuan, tantangan, lalu strategi implementasinya, peran pemerintah tempat juga desa, hingga kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi nonpemerintah. Semua informasi ini sangat penting untuk menyokong pemberdayaan perempuan di dalam tingkat desa,” ujar Monalisa, Hari Sabtu (16/11/2024).
Monalisa menambahkan, data yang mana dikumpulkan akan digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan atau inisiatif yang lebih banyak tajam juga relevan di area tingkat desa.
“Semoga hasil pengumpulan data ini dapat memberikan masukan penting, baik untuk Komponen 1 P3PD dalam Kementerian Dalam Negeri, Komponen 2 dalam Kementerian Desa, maupun Komponen 3 yang melibatkan Kemenko PMK lalu Kementerian PPN/Bappenas,” ungkapnya.
Pelatihan ini juga dihadiri oleh Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Andre Notohamijoyo, Asisten Deputi Kedaruratan lalu Manajemen Pascabencana Merry Efriana, dan juga perwakilan dari Kementerian Desa juga Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Dalam Negeri.
Monalisa berharap kolaborasi lintas kementerian serta lembaga ini dapat meningkatkan kekuatan upaya pemberdayaan perempuan di area desa-desa seluruh Indonesia, mengupayakan pengerjaan yang tersebut inklusif serta berkeadilan gender.
