JAKARTA – Indonesia pada waktu ini berada pada persimpangan jalan penting pada mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 . Pemerintahan baru dalam bawah kepemimpinan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka, mempunyai target ambisius untuk mengupayakan perkembangan dunia usaha hingga 8% per tahun. Namun tantangan besar menghadang.
Realitas menunjukkan bahwa perkembangan dunia usaha Indonesia pada 2023 cuma mencapai 5,05%, jarak jauh dari target tersebut. Ketimpangan dunia usaha antar wilayah masih signifikan, khususnya antara Jawa lalu luar Jawa. Daya saing Indonesia juga tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura juga Thailand, mencerminkan keperluan mendesak untuk perubahan ekonomi.
Tantangan ini semakin kompleks dengan berbagai kesulitan struktural yang digunakan menghambat pertumbuhan. Deindustrialisasi dini menjadi salah satu isu utama yang mana dihadapi Indonesia. Sejak 2011, kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto terus menurun, melemah kemungkinan peningkatan ekonomi.
“Salah satu hal yang digunakan tadi digaris bawahi adalah Deindustrialisasi. Padahal nilai konsumsi kita mestinya semakin naik, serta ini menjadi PR besar. Kenapa ini bisa jadi terjadi adalah komponen baku serta juga competitiveness dari teknologi yang tersebut ada. Dan kita di dalam Universitas miliki teknologi-teknologi baru, kemudian juga SDM yang tersebut unggul, serta riset energy nya juga kan ada dalam universitas,” kata Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo S.Si., M.Si., PH.D., pada Alumni Business Diskusi di area Jakarta, hari terakhir pekan (29/11/2024).
Empat provinsi bidang utama-Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Banten-mengalami perlambatan sejak awal 2024. Studi Universitas Brawijaya di dalam Jawa Timur mengidentifikasi empat tantangan utama: biaya tenaga kerja yang tinggi, mahalnya material baku, sulitnya akses unsur penolong, serta kebijakan perpajakan yang kurang mendukung. Tanpa solusi, deindustrialisasi ini dapat semakin memperburuk kondisi ekonomi nasional.
Perlambatan konsumsi rumah tangga kemudian penanaman modal juga menambah tekanan. Konsumsi rumah tangga, sebagai pendorong utama ekonomi, menunjukkan perlambatan yang tersebut mengkhawatirkan. Di sisi lain, penanaman modal pun lesu, menambah beban ekonomi.
Pemerintah berupaya mempertahankan peningkatan melalui pengeluaran publik, yang meningkat sejak 2018, khususnya pada merespons pandemi Virus Corona juga persiapan pemilu. Namun pada 2024 serta 2025, keterbatasan fiskal menjadi tantangan besar.
Tekanan fiskal ini diperparah oleh meningkatnya pembayaran utang serta stagnasi penerimaan pajak. Akibatnya, kemampuan pemerintah untuk mempertahankan pengeluaran produktif, seperti perkembangan infrastruktur dan juga sektor sosial, berpotensi menurun.
Stagnasi penerimaan pajak menjadi salah satu hambatan utama. Rasio pajak terhadap PDB, yang dimaksud sempat meningkat dari 8,3% pada 2020 menjadi 10,4% pada 2022, kembali turun menjadi 10,2% pada 2023. Diperkirakan bilangan ini akan stagnan hingga 2024.
