JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan segera mengadakan puncak aksi Indonesia Gelap bertepatan dengan pelantikan 481 kepala wilayah terpilih secara serentak di tempat Istana Merdeka, Ibukota Indonesia Pusat, Kamis (20/2/2025) atau besok.
Koordinator Pusat BEM SI Herianto membeberkan tuntutan aksi aliansi BEM SI yang digunakan terdapat 13 poin bertajuk Indonesia Gelap. Tuntutan itu di area antaranya cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga juga pemerintah tempat hingga evaluasi total acara Makan Bergizi Gratis (MBG).
13 Tuntutan Mahasiswa Aksi Indonesia Gelap
1. Cabut Proyek Vital Nasional (PSN), wujudkan reformasi agraria sejati.
2. Wujudkan sekolah gratis, ilmiah, kemudian demokratis.
3. Tolak Revisi UU Minerba.
4. Hapuskan multifungsi ABRI.
5. Sahkan RUU Warga Adat.
6. Cabut Inpres No 1 Tahun 2025.
7. Evaluasi total MBG.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen.
9. Desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset.
10. Tolak RUU TNI, Polri, kemudian Kejaksaan.
11. Efisiensi Kabinet Merah Putih.
12. Tolak Revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
13. Reformasi Polri.
Herianto mengaku kecewa akibat pemerintah tidaklah menemui massa aksi pada Hari Senin (17/2/2025). otoritas tidaklah mendengar pernyataan peserta didik yang tersebut turun aksi ke jalan sesuai dengan tajuk Indonesia Gelap.
“Kami sangat kecewa dengan pihak pemerintah yang digunakan bukan pernah sebanding sekali mau menemui massa aksi pada menyampaikan poin tuntutan kami,” ujarnya, Rabu (19/2/2025).
“Sikap yang digunakan ditunjukkan itu sesuai dengan tajuk aksi kita Indonesia Gelap artinya pemerintah tidaklah mau mendengar akan pencerahan dari rakyat,” tambahnya.
Puncak aksi dilakukan pada waktu kesempatan yang dimaksud tepat agar kepala wilayah juga ada beban kemudian tanggung jawab dengan kebijakan prorakyat.
Menurut Herianto, jumlah total massa yang digunakan akan turun aksi Indonesia Gelap jarak jauh lebih banyak besar mengingat tuntutan mereka hingga saat ini tak mendapatkan respons positif dari pemerintah.
“Kita berharap semoga sebelum hal itu terjadi pemerintah harus segera merespons hal tersebut,” katanya.
