Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka pendapat tentang isu pemerintah tempat (pemda) memanipulasi data Badan Pusat Statistik (BPS) demi menerima insentif. Sri Mulyani mengemukakan beliau sudah ada berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian persoalan hal ini.
“Saya telah cek sejenis Pak Tito, Pak Mendagri. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit kemudian telah dijalankan koreksi,” kata beliau ketika ditemui usai acara 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) ke Kementerian Keuangan, DKI Jakarta Pusat, Jumat, 4 Oktober 2024.
Sebelumnya, dugaan manipulasi data kenaikan harga oleh pemda muncul usai Tito menyampaikan kepala tempat mempunyai modus tersendiri untuk mengakali bilangan inflasi. Hal ini imbas dari ketentuan bahwa area yang digunakan mampu menjaga kenaikan harga berpeluang menerima insentif dari pemerintah. Sebaliknya, wilayah yang tersebut gagal mengendalikan kenaikan harga dapat terkena sanksi.
Menurut Tito, oknum kepala area menyambangi kantor BPS untuk memohon agar data pemuaian dipalsukan. Cara lain yang dimaksud direalisasikan pemda, kata Tito, adalah menciptakan pangsa diskon sebelum BPS melakukan survei, sehingga data yang dimaksud terkumpul tidak data riil.
Sri Mulyani lantas menekankan bahwa data pemuaian harus akurat dan juga kredibel. “Karena kita memberikan reward, jangan sampai reward itu menciptakan suatu sikap atau tindakan yang mana justru mendistorsi nomor kenaikan harga itu,” ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan data perhitungan pemuaian oleh BPS sesuai dengan kaidah statistik kemudian dikelola secara independen. Menurut Amalia, BPS mengacu pada standar internasional dan juga bukan terpengaruh intervensi dari pihak lain.
“Angka yang dihasilkan BPS dapat dijamin kualitasnya serta dipertanggungjawabkan independensinya,” kata beliau ketika konferensi pers di Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024, seperti diambil oleh Antara.
Sementara itu, terkait tudingan diperkenalkan lingkungan ekonomi ekonomis untuk manipulasi nomor inflasi, Amalia menyatakan inisiatif itu merupakan langkah konkret pemerintah di mengendalikan kenaikan harga dalam daerah.
Sri Mulyani berkata ia lalu Mendagri telah terjadi setuju bahwa BPS diperlukan menyimpan agar hitungan pemuaian permanen akurat kemudian kredibel. “Untuk reward, harus betul-betul berasal dari achievement oleh sebab itu memang sebenarnya tingkat harga jual stabil serta baik,” tuturnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, menyatakan bahwa BKF sedang mempertimbangkan kemungkinan mengejutkan insentif dari pemda yang digunakan terbukti memanipulasi data. “Kami pertimbangkan,” kata Febrio ketika ditemui di dalam kantornya hari ini.
Artikel ini disadur dari Kasus Pemda Manipulasi Data BPS Demi Insentif, Sri Mulyani Konfirmasi ke Tito Karnavian
