Keselamatan pemilihan kepala daerah 2024 Terjaga, Formappi: Bukti Polri Kerja sesuai Koridor
JAKARTA – Polri dinilai sudah ada bekerja sesuai koridor pada menjaga keamanan pada tahun politik, khususnya di mengawal pemilihan kepala daerah 2024 . Terkait isu ketidaknetralan aparat penegak hukum yang dimaksud tumbuh di area pemilihan gubernur 2024, diyakini untuk kepentingan politik.
“Saya kira secara umum kalau ukuran kita itu, mengenai keamanan kemudian ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah kemarin, saya kira tiada ada permasalahan yang digunakan sangat serius yang mana muncul dari aspek keamanan ya,” kata Ketua Diskusi Publik Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus pada keterangan, Selasa (31/12/2024).
Selain isu netralitas Polri , Lucius juga menilai kritik yang dimaksud datang terkait peran polri yang dimaksud di area luar tupoksi merupakan hal-hal yang digunakan selalu menjadi evaluasi internal. “Mungkin hanya dugaan sejumlah kalangan masalah kerja Polri yang digunakan tak sesuai dengan tupoksi hanya sekali ekspresi kekecewaan saja. Pada prinsipnya, keamanan berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah mestinya sudah ada membuktikan kerja Polri yang dimaksud tepat,” tuturnya.
Terlepas dari kritik yang datang, Lucius mengungkapkan bukti kinerja Polri pada hal menjaga keamanan sudah ada baik dari proses penetapan calon oleh KPU berjalan dengan lancar. “Cara polisi menangani berbagai persoalan keamanan yang tersebut terjadi saya kira bisa jadi katakan baik-baik saja, kemudian bukan ada yang berlanjut sampai sekarang ya. Tantangan keamanan telah beres sampai penetapan calon yang tersebut telah selesai dijalankan oleh KPU,” ujarnya.
Dari seluruh catatan tersebut, Lucius miliki harapan agar Polri di dalam tahun 2025 mendatang, semakin professional serta semakin dihargai masyarakat. Juga mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih tinggi baik.
“Isu-isu lain tentu menjadi catatan yang mana harus dibenahi kedepannya baik oleh kepolisian sendiri maupun oleh DPR dan juga otoritas yang dimaksud bertanggungjawab melawan regulasi pilkada. Bagaimana kedudukan Polri yang tepat sangat tergantung pada aturan yang digunakan dihasilkan,” tandasnya.
