JAKARTA – Kelanjutan konstruksi Ibu Perkotaan Nusantara ( IKN ) kembali diragukan di dalam sedang efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) besar-besaran yang digunakan dijalankan oleh pemerintah. Terbaru Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan, pada waktu ini belum ada realisasi anggaran untuk konstruksi IKN .
Dody mengatakan, berbagai anggaran Kementerian PU diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja di Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara lalu Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 cuma tersisa Rp29,57 triliun.
“Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tidaklah ada,” ujar Dody ketika ditemui dalam Kompleks DPR RI, Kamis (6/2/2025).
Pada kesempatan itu, Dody mengaku hingga pada waktu ini belum ada rencana untuk melakukan kunjungan ke IKN meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar yang dianggarkan sebelumnya. Sebab masih fokus untuk melakukan penyesuaian dengan anggaran yang digunakan tersedia.
Pembangunan IKN Jadi Beban APBN?
Apa yang dimaksud diadakan Presiden sejalan dengan Pengamat Ekonomi, Yanuar Rizki yang tersebut sebelumnya menyatakan harus mengevaluasi belanja negara yang mana diwariskan dari era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah ini dinilai penting untuk memverifikasi keberlanjutan fiskal pada berada dalam tekanan utang jatuh tempo yang dimaksud terus meningkat.
“Beban berat belanja masa lalu ini kan harus dikatakan di-review dan juga ini pada akhirnya pelan-pelan ya ia harus mengurangi diri juga dari bayang-bayang Jokowi. Itu keniscayaan, gimana lagi,” tambahnya.
Menurutnya, ruang fiskal pemerintah semakin menyempit, khususnya akibat lonjakan utang jatuh tempo yang diperkirakan mencapai Rp850 triliun per tahun pada 2025, 2026, hingga 2027.
Selain itu, proyek besar seperti Ibu Perkotaan Nusantara (IKN) dan juga inisiatif bantuan sosial (bansos) perlu ditinjau dari segi dampak serta efisiensinya. Apalagi, Prabowo juga telah dilakukan menginstruksikan untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun.
“Kalau sekarang sebetulnya kalau kita lihat dengan meskipun tidaklah mengucapkan IKN kan sudah ada bukan lagi jadi besar. Ya kemudian beliau mencoba mengefektifkan makan bergizi gratis. Kemudian beliau mulai menyadari ruang fiskal yang dimaksud menyempit melakukan penghematan Rp306 triliun,” kata Yanuar.
Update Pembangunan IKN
Sementara itu sebelumnya dilaporkan konstruksi IKN hingga akhir tahun 2024 mencapai 87,9%. Total anggaran yang telah digelontorkan hingga akhir 2024 mencapai Rp40,29 triliun.
Dody menjelaskan alokasi anggaran sebesar Rp40,29 triliun meliputi beberapa orang sektor mulai dari sumber daya air sebesar Rp1,46 triliun, bina marga sebesar Rp18,32 triliun, cipta karya dengan Rp12,09 triliun, dan juga perumahan sebesar Rp8,43 triliun.
