JAKARTA – Indonesia sekarang resmi menjadi anggota penuh BRICS , kelompok kegiatan ekonomi yang digunakan terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan juga Uni Emirat Arab. Keanggotaan Indonesia pada BRICS dinilai dapat memperluas pengaruh Indonesia di dalam dunia internasional.
Brasil selaku Ketua BRICS 2025 sudah pernah mengumumkan keanggotaan penuh Indonesia pada organisasi tersebut, sebagaimana diambil dari situs resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Langkah strategis ini menempatkan Indonesia pada aliansi global yang tersebut menguasai sekitar 30% dari Ekonomi Nasional dunia kemudian melibatkan lebih banyak dari 3,5 miliar populasi global.
Keanggotaan ini diharapkan dapat menguatkan peran Indonesia di reformasi tata kelola ekonomi global sekaligus membuka potensi baru di dalam sektor perdagangan serta investasi.
Direktur eLaw Institute Eko Prastowo menilai, keanggotaan Indonesia di dalam BRICS merupakan langkah penting yang dapat memperluas pengaruh Indonesia pada arena internasional.
Namun, ia juga menekankan perlunya mempercepat proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) agar Indonesia mempunyai keseimbangan pada hubungan internasional.
“Keanggotaan BRICS memberikan Indonesia akses ke lingkungan ekonomi baru kemudian prospek kerja serupa sektor ekonomi dengan negara berprogres lainnya. Namun, aksesi ke OECD adalah langkah strategis untuk meyakinkan Indonesia masih relevan pada kerja sebanding global dengan negara-negara maju,” ujar Eko Prastowo, Selasa (7/1/2025).
Menurut Eko Prastowo, sebagai anggota BRICS, Indonesia mempunyai potensi besar untuk memperluas lingkungan ekonomi ekspor, khususnya ke negara anggota seperti Brasil, Rusia, lalu India. Selain itu, dukungan dari New Development Bank (NDB) dapat menjadi alternatif pembiayaan proyek infrastruktur yang dimaksud berpotensi mempercepat perkembangan nasional.
Di sisi lain, BRICS juga mengakibatkan tantangan geopolitik. Komunitas ini banyak dianggap sebagai aliansi yang mana ingin menyeimbangkan dominasi negara-negara forward seperti Amerika Serikat lalu Uni Eropa.
