Keluh Kesah Pengusaha usai Prabowo Ingin Hemat Anggaran Rp306 Ribu Miliar

JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) menilai pemangkasan anggaran yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga di dalam pemerintah pusat maupun wilayah akan berdampak buruk terhadap pendapatan.
Ketua Sektor Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan, efisiensianggaran otoritas Pusat juga Daerah berimbas pada berkurangnya belanja pemerintah untuk para pelaku usaha. Terutama dalam sektor industri, jasa, lalu proses pembuatan yang tersebut diperkirakan paling terdampak akibat efisiensi tersebut.
“Efisiensi pasti mempengaruhi government spending teristimewa belanja pemerintah termasuk hotel dan juga sebagainya. Tinggal kita lihat penghematan yang disebutkan akan dialokasikan kemana,” kata beliau pada waktu dihubungi MNC Portal, Hari Senin (10/1/2025).
Bob Azam berharap penghematan anggaran yang dilaksanakan kabinet Prabowo – Gibran ini tidak semata-mata mengempiskan belanja Pemerintah. Karena menurutnya belanja pemerintah miliki peran pada menopang perkembangan ekonomi nasional.
“Salah satu unsur di peningkatan perekonomian adalah government spending. Tapi kalau toh dijalankan penghematan, kita berharap tidak pengurangan belanja, tapi relokasi belanja ke tempat yang digunakan dapat menciptakan multiplier efek untuk kegiatan ekonomi kita,” tambahnya.
Dihubungi secara terpisah, Sekretaris PHRI Bali, Perry Markus menambahkan, ceruk bursa sektor perhotelan sendiri sekitar 40% dari instansi pemerintah area atau pusat. Terutama untuk hotel-hotel yang mana sekaligus mempunyai infrastruktur MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Karena menurutnya, acara-acara yang dimaksud menggunakan ballroom biasanya para tamu sekaligus menyewa kamar hotel selama acara berlangsung. Acara yang dimaksud yang digunakan biasanya sejumlah datang dari Pemerintah.
“Kalau hotel itu sekitar 40% dari Pemerintah, teristimewa kalau dalam wilayah atau di dalam luar Bali lah paling tidak. Kalau Bali sendiri kelihatannya masih bisa saja terbantu oleh aktivitas wisata,” kata Perry.
Perry menambahkan, ketika ini pengusaha perusahaan di tempat sektor bisnis hotel sedang menyusun strategi ulang untuk menyikapi adanya pemotongan anggaran di area eksekutif Pusat maupun Daerah. Harapannya, pemangkasan anggaran ini tidaklah sampai menghasilkan pendapatan hotel menurunkan hingga berdampak lebih banyak terpencil pada PHK.
“Kita pada waktu ini sedang mencari strategi baru, kita masih berharap untuk menampung kegiatan-kegiatan pernikahan, acara dari perusahaan swasta, dan juga lainnya. Kita berharap efisiensi bukan merembet pada kesulitan ketenagakerjaan,” pungkas Perry.






