JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding dengan Menteri Imigrasi kemudian Pemasyarakatan Agus Andrianto setuju menguatkan pemeliharaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Termasuk upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hal itu terungkap di konferensi keduanya pada Gedung Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri mengeksplorasi penguatan proteksi bagi PMI dan juga langkah pencegahan TPPO.
Menteri Agus Andrianto menegaskan pentingnya peran PMI sebagai aset bangsa yang digunakan signifikan. “PMI adalah pahlawan devisa yang menyumbang devisa terbesar kedua setelahnya migas. Kami setuju memperkuat Kementerian PPMI pada memberikan proteksi maksimal, termasuk mengurangi warga negara menjadi korban TPPO,” ungkap Agus, Rabu (19/11/2024).
Sebagai langkah awal, kedua kementerian setuju untuk segera menyusun nota kesepahaman (MoU) guna meningkatkan kekuatan koordinasi serta implementasi pemeliharaan PMI.
Agus Andrianto menyoroti tantangan besar pada mengawasi jalur gelap yang mana kerap dimanfaatkan jaringan TPPO. “Wilayah Indonesia yang dimaksud luas dengan sejumlah pintu masuk memerlukan pengawasan ekstra. Kami akan bekerja sebanding dengan TNI dan juga Polri untuk meminimalkan jalur gelap ini,” jelasnya.
Menurut Agus, jalur gelap paling sejumlah ditemukan di tempat wilayah Kalimantan melalui darat, Kepulauan Riau melalui laut, dan juga beberapa bandara internasional seperti Soekarno-Hatta, Kualanamu, dan juga Juanda. “Ini menjadi perhatian kritis kami. Perkuatan pengawasan dalam perbatasan adalah kunci untuk mengatasi hambatan ini,” tambah Agus.
Menteri Abdul Kadir Karding menyambut baik kerja serupa ini, khususnya di menghadapi eksploitasi terhadap PMI yang berangkat secara nonprosedural.
“MoU ini nantinya akan mencakup paspor dengan kode khusus untuk PMI, dan juga integrasi data perlintasan PMI ke di sistem kami, yaitu SISKOP2MI. Langkah ini penting untuk mengempiskan risiko eksploitasi kemudian meningkatkan pengawasan,” ujarnya.
Kerja serupa antara Kementerian PPMI juga Kementerian Imigrasi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi proteksi PMI sekaligus memperkuat peningkatan sektor ekonomi nasional. Sebagai pahlawan devisa, partisipasi PMI sangat penting di mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dengan langkah konkret seperti integrasi data, pengawasan perbatasan, lalu pencegahan eksploitasi, pemerintah optimis dapat meningkatkan kesejahteraan PMI sekaligus menjaga martabat mereka itu pada kancah internasional.
