JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyatakan akan segera menganalisa laporan eks Ketua Lembaga Antirasuah Abraham Samad. Diketahui, Abraham Samad melaporkan dugaan korupsi Proyek Vital Nasional (PSN) pada kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
“Selanjutnya akan dijalankan verifikasi dan juga analisa ada tidaknya unsur-unsur dugaan aktivitas pidana korupsi juga apakah itu menjadi kewenangan KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam Gedung Merah Putih KPK, hari terakhir pekan (31/1/2025).
KPK menurut Tessa, mengapresiasi adanya laporan dari publik sipil. Menurutnya, adanya laporan yang dimaksud merupakan kepercayaan umum terhadap KPK. “KPK terbuka terhadap setiap laporan ataupun informasi yang dimaksud disampaikan oleh masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, eks Ketua KPK Abraham Samad mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk menemui pimpinan Lembaga Antirasuah. Dalam kesempatan tersebut, Abraham Samad menghadirkan laporan perihal dugaan korupsi di dalam PSN PIK 2.
“Kebetulan kita menghadirkan laporannya juga yang telah dibuat oleh teman-teman koalisi yaitu dugaan korupsi ya yang dimaksud terjadi di area proyek, proyeknya ya, saya katakan dalam proyek strategis nasional PIK 2,” kata Samad di tempat Gedung Merah Putih KPK, hari terakhir pekan (31/1/2025).
Samad berharap, dengan adanya laporan ini KPK akan mendalami dugaan korupsi terkait penetapan PIK sebagai PSN. “Kita mengamati pada dalamnya bahwa kuat dugaan sudah pernah terjadi tindakan pidana korupsi dalam di penetapannya sebagai proyek strategis nasional,” ujarnya.
Samad menduga, pada penetapa PIK 2 sebagai PSN terdapat praktik kongkalikong, suap, hingga gratifikasi. Samad mendesak KPK untuk memanggil Bos Agung Sedayu Group Aguan terkait hal tersebut.
“Nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa ia tidak ada tersentuh oleh hukum, oleh lantaran itu kita ingin menggalakkan KPK supaya orang ini segera diperiksa. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini,” ucapnya.
Beberapa aktivis yang mana menemani Abraham Samad ialah, mantan pimpinan M. Jasin, aktivis Said Didu, Ketua Investigasi juga Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum lalu Hak Asasi Individu Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, lalu Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute Lakso Anindito.
