JAKARTA – Mantan Koordinator Pergerakan Aceh Merdeka (GAM) Sayed Mustafa Usab membantu pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) menjadi undang-undang (UU). Dia heran apa yang diperdebatkan dari pengesahan RUU TNI.
Dia mengawasi hanya sekali ada segelintir masyarakat, atau tokoh yang mana takut atau mendiskreditkan pengesahan RUU TNI tersebut. Sayed yakin, TNI yang digunakan ditempatkan pada lembaga atau kementerian sipil tak menyebabkan gerbong masing-masing.
”Penempatan TNI pada lembaga sipil tentunya berdasarkan kemampuan lalu kelayakan mereka. Kemarin saya dengar panja revisi RUU TNI memohon terhadap anggota TNI berpartisipasi yang dimaksud menduduki jabatan sipil diminta mengundurkan diri dari jabatan TNI. Nah, itu kan bagus,” kata Sayed Mustafa, Hari Minggu (23/3/2025).
“Jadi kan tidaklah lagi kembali ke masa orde baru (orba). Karena sikap TNI sekarang ingin membantu bagaimana pemerintah ini sanggup berjalan dengan baik,” kata Jebolan Akademi Militer Libya ini.
Dia mengatakan, meskipun 16 lembaga atau kementerian sipil yang tersebut diajukan sebagai tempat yang dapat diduduki oleh TNI, tindakan ada pada pemerintah. Berdasarkan pengalamannya pada militer, beliau meninjau RUU TNI ini tidaklah lepas dari kewajiban TNI sebagai perwakilan negara juga mengayomi negara.
”Ini tidak dari TNI-nya, TNI belaka mengajukan saja. Diterima, lanjut, tidaklah diterima, kembali lagi. Menurut saya tempat-tempat yang digunakan merekan duduki, tidak tempat strategis juga yang dimaksud dilemparkan di dalam luar daripada ranah teknik itu. Sifatnya belaka membantu kekuatan pemerintah untuk menyelesaikan masalah,” imbuhnya.
Dia mengungkapkan, Aceh bukan terpengaruh dengan isu bangkitnya Dwi Fungsi ABRI setelahnya RUU TNI itu disahkan DPR. Menurutnya, TNI adalah warga negara Indonesia yang digunakan berhak menduduki lembaga sipil sekalipun ada aturan-aturan yang tersebut telah ada.
Dia juga mengaku tak terpengaruh dengan hal-hal yang dimaksud mendiskreditkan upaya pemerintah di memajukan sebuah negara melalui aturan-aturan yang digunakan ditentukan. “Sayalah orang yang memformulasi damai antara GAM serta pemerintah Indonesia. Saya dalam pihak GAM pihak penguasa waktu itu Bapak Jusuf Kalla,” katanya.
“Pemikiran pemberontakan seperti dulu sudah ada tamat. Cuman apa yang kita mau itu adalah kesejahteraan yang digunakan sejenis di dalam Aceh dengan pada Papua, dengan dalam Ambon, dalam mana-mana, di dalam Nusa, semua orang itu minta kesejahteraan. Tidak ada manusia yang dimaksud minta kesusahan,” tambahnya.
Dia pun menyoroti adanya upaya segelintir elemen yang mana menganggap RUU TNI adalah sebuah blunder. Sayed berpendapat, pengesahan RUU TNI sebab sesuai dengan permintaan dan juga sesuai dengan perkembangan pemerintah ketika ini.
”Jadi kalau kita tarik lagi ke belakang misalnya takut terjadi lagi dwi fungsi. Dulu waktu dwi fungsi pun, bagi saya tiada masalah. Masuk masa orde lama, tiada masalah. Malah dulu lebih banyak ketat. Komunitas itu lebih banyak akur. Tidak seperti sekarang,” jelasnya.
“Kalau sekarang kan sudah ada katakanlah reformasi ya, reformasi ini itu serupa pak. Publik bebas memang, tapi hancur-hancuran. Kita lihat pada mana-mana. Ya kan? Di mana-mana keberadaan kita ini semakin berat,” sambungnya.
Dia melanjutkan, tak ada yang tersebut salah dengan disahkannya RUU TNI. Hal itu menurut Sayed sebuah keharusan bagi semua pihak. Pro lalu kontra dianggapnya hal yang dimaksud wajar.
”Harusnya protesnya waktu jalan. Ya kan? Ya kan kita belum berangkat kemudian bilang itu ada bahaya. Karena kita belum tahu bahaya apa tidak. Mengingatkan itu boleh tapi jangan berlingar gitu,” kata Sayed.
Sayed berharap semua pihak menjaga situasi kondusif. Tidak ada lagi yang mana menghasilkan onar di area masyarakat. Dia juga mengecam beberapa tokoh yang tersebut mencoba menggiring opini seolah ada bahaya dalam balik disahkannya RUU TNI.
Dia juga meminta semuah pihak membantu upaya-upaya pemerintah untuk mewujudkan sebuah kemandirian bangsa dengan kegiatan yang disampaikan pemerintah sekarang. “Mari kita pikirkan bagaimana negara ini yang dimaksud sedang apa namanya susah. Kita bantu-bantu porsi kita masing-masing,” kata dia.
“Jadi jangan lagi kita grogoti aturan yang mana sudah ada ada itu. Kalau nanti apa namanya di perjalanan itu ada semacam yang mana tiada suka, nanti dapat di-review kembali ke lembaga terkait. Kan ke sana ujungnya. Jadi enggak usah lagi gembar-gembor memprovokasi sehingga negara lagi susah ini tambah sakit,” pungkasnya.
