JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku mendengar berbagai laporan yang digunakan mengumumkan apabila sejumlah institusi negara yang digunakan menunjukkan keberpihakannya jelang pemungutan pernyataan pemilihan gubernur 2024 pada 27 November.
Megawati menyebut, aparat dari institusi negara yang dimaksud melakukan pemaksaan terhadap rakyat agar memilih paslon tertentu dengan memberikan bantuan sosial.
“Saya mendengar begitu sejumlah laporan terhadap institusi negara yang dimaksud tak netral,” kata Megawati di tayangan video yang digunakan diputar pada waktu jumpa pers pada Kantor DPP PDIP, Menteng, DKI Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).
Presiden ke-5 RI itu menilai, hal yang disebutkan adalah bentuk urusan politik uang atau money politics yang diadakan dengan menggunakan institusi negara. Megawati berharap publik Indonesia tak termakan iming-iming bansos yang disebutkan lalu mengimbau rakyat tetap saja teguh menghadapi preferensi kebijakan pemerintah mereka di tempat Pemilihan Kepala Daerah 2024.
Megawati sempat menyinggung rakyat di tempat Ghana yang dimaksud menolak bantuan sosial demi mempertahankan pilihan urusan politik mereka. “Pilihlah calon kepala wilayah serta perwakilan kepala tempat dengan bijak. Pilih yang dimaksud terbaik, pilihlah yang dimaksud mampu memberikan jaminan masa depan,” ujarnya.
