JAKARTA – Menteri Koordinator Budang Politik kemudian Security (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) menyinggung pemberantasan praktik rasuah di dalam Finlandia. Menurutnya, pemberantasan korupsi di area sana menggunakan big data untuk mendeteksi pola korupsi. Hal yang disebutkan bisa jadi diterapkan di area Indonesia.
Hal yang disebutkan disampaikan BG ketika memberikan sambutan pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2024 dalam Gedung Merah Putih KPK, Hari Senin (9/12/2024).
“Pemerintah juga dapat meniru atau kita dapat meniru best practice dari negara lain yang dimaksud sudah terbukti mampu di dalam di melakukan pemberantasan korupsi,” kata BG.
“Sebagai contoh di tempat Finlandia, menggunakan big data analytics pada pada melakukan deteksi pola korupsi yang tersebut kerap digunakan, sehingga dapat diadakan policy review untuk menangguhkan celah-celah tersebut,” sambungnya.
BG melanjutkan, pemerintah juga terus mengupayakan perbaikan pelayanan lewat perubahan digital di reformasi birokrasi.
“Pemerintah memanfaatkan e-government sebagai alat penting untuk menjaga dari juga memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, kemudian akuntabilitas pada penyelenggaraan pelayanan publik,” tuturnya.
BG menambahkan, penerapan e-budgeting juga dilaksanakan di pengelolaan anggaran negara, baik APBN maupun APBD secara digital. Dengan begitu, pengawasan lebih tinggi mudah. “Pengawasan pemanfaatan anggaran akan lebih lanjut mudah juga menghurangi prospek terjadinya manipulasi,” ucapnya.
