JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pangan kemudian pertanian sebagai isu umum yang dimaksud strategis kemudian prioritas dinilai tepat. Meskipun timbul keresahan umum akibat pelibatan masif TNI berpartisipasi kemudian cara-cara militer pada teknis implementasi kebijakannya.
“Militeristik yang dimaksud diidentikkan dengan kekerasan (violence) masih belum otomatis mudah diterima publik sipil, apalagi bagi dunia pangan serta pertanian,” ujar politikus Partai Golkar Dina Hidayana, Hari Minggu (22/12/2014).
Dina meninjau strategi ini perlu dipandang sebagai jalan berada dalam di mengatasi kondisi abnormal. Meskipun pascareformasi, supremasi sipil dimaksudkan untuk memisahkan secara tegas peran sipil lalu militer.
“Namun faktanya, hingga pada waktu ini kecenderungan sipil kemudian birokrasi kita masih tertatih pada menertibkan diri secara mandiri, karenanya perlu pendampingan di hal penegasan sistem komando juga kedisiplinan,” ujar Ketua Umum IKATANI ini.
Reformasi birokrasi yang dimaksud telah terjadi dijalankan selama beberapa dekade, kata Dina, meskipun terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, namun belum cukup signifikan dibandingkan dengan kemajuan negara-negara di area kawasan regional dan juga global.
Berdasarkan skor yang dimaksud dikeluarkan Bank Bumi pada 2023 pada mengukur kinerja serta efektivitas pemerintahan di dalam dunia, indeks efektivitas birokrasi Indonesia masih berada di dalam peringkat 73 dari 214 negara. Sedangkan, Ukuran Persepsi Korupsi Indonesia pada 2023 bahkan anjlok ke rangking 115 dari 180 negara, dengan skor yang mana sebanding persis dengan 2014.
“Sistem pilpres proporsional terbuka ditengarai sebagai hulu masifnya korupsi serta inefisiensi birokrasi,” ucapnya.
Ketua Depinas Soksi ini memandang perlunya mengelaborasi keterpaduan peran militer pada menjembatani kegentingan situasi di tempat proses peralihan akibat tingginya inefisiensi serta mengguritanya korupsi di area semua lini.
“Dalam konteks ini, penyiapan produksi skala nasional serta melancarkan rantai pasok pangan perlu pendampingan militer untuk mengatasi kebuntuan lapangan, misalnya menyangkut konflik pengadaan atau sengketa lahan, percepatan produksi, distribusi yang lebih lanjut efektif efisien ataupun penguatan manajemen,” ujarnya.
Militer secara natural sudah terlatih dengan pola komando yang terintegrasi untuk mencapai target sasaran yang dimaksud tambahan terukur. Selain itu ketegasan, kedisiplinan juga keseriusan pada proses merupakan ciri khas pola militer.
Sementara sipil sanggup mengadopsi yang disebutkan di tempat masa transisi, sehingga diharapkan terjadi akselerasi swasembada pangan sebagaimana misi bersama. “Meskipun demikian, supremasi sipil masih fundamen di demokrasi, karenanya pelibatan aparat militer bergerak belaka sanggup dilaksanakan di rentang waktu, kondisi kemudian skala tertentu agar bukan menjadi bias, tumpang tindih kemudian kebablasan,” kata alumni S3 Universitas Defense (Unhan) ini.
