JAKARTA – Efisiensi anggaran yang tersebut sedang digalalakkan pemerintah hingga Rp306 triliun berpotensi menghambat target pertumbuhan dunia usaha 8%. pemerintahan perlu memperhatikan sektor manufaktur, investasi, produktivitas tenaga kerja kemudian stabilitas politik.
“Tata kelola pemerintahan juga harus berjalan dengan baik untuk menggalang perkembangan ekonomi 8%,” ujar Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Hima Persis, Hafidh Fadhlurrohman, pada acara diskusi bertajuk “Pertumbuhan Sektor Bisnis 8%: Utopis atau Realistis?”, yang mana dilakukan Jaringan Cendekiawan Muda, Rabu (12/2/2025).
Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal berpendapat, peningkatan kegiatan ekonomi mencapai 8% masih memungkinkan dengan persyaratan adanya terobosan lalu akselerasi yang dimaksud signifikan. Untuk mencapai nomor tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM, kesiapan infrastruktur juga optimlaisasi pengelolaan inisiatif prioritas. Tak hanya sekali itu, pembengkakan kabinet dapat menjadi faktor yang tersebut perlu diperhatikan.
“Efisiensi memang sebenarnya diperlukan untuk meminimalisir peluang mark-up anggaran. Namun perlu kehati-hatian di penerapannya agar bukan menghambat kinerja pemerintah,” katanya.
Pada kesempatan yang mana sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, tidaklah ada negara yang mana dapat mencapai status negara forward apabila masih terjebak di Middle-Income Trap (MBG).
“Belanja pemerintah perlu dikelola dengan cermat agar tidaklah menciptakan kerentanan terhadap pertumbuhan ekonomi di area masa depan,” ujar Esther.
Menyikapi pandangan tersebut, Deputi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), M. Isra Ramli menegaskan, penambahan jumlah agregat kementerian di kabinet tak serta-merta menyebabkan pemborosan. Saat ini terdapat 48 kementerian dari sebelumnya 34. Namun, hal ini tidaklah lantas menjadi beban anggaran. Pasalnya, efisiensi yang dimaksud diadakan justru bertujuan untuk menghapus program-program yang tersebut bukan memberikan kegunaan dengan segera bagi rakyat.
“Penghematan anggaran justru sangat diperlukan mengingat adanya anomali di realisasi anggaran pada beberapa kementerian,” ujarnya.
Isra menegaskan, efisiensi yang dilaksanakan pemerintah ini dapat berdampak pada pelaku bisnis yang mana selama ini mendapatkan proyek dari kementerian yang digunakan tiada berjalan secara efektif. Perdebatan mengenai efisiensi anggaran dan juga strategi perkembangan sektor ekonomi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus dilaksanakan dengan keseimbangan yang dimaksud tepat.
“Di satu sisi, efisiensi menjadi langkah penting untuk menjaga kredibilitas fiskal. Namun, dalam sisi lain, pemerintah juga harus meyakinkan bahwa pemangkasan anggaran tidaklah menghambat kegiatan strategis yang dapat mengupayakan perkembangan perekonomian berkelanjutan,” ucapnya.
