Ibukota Indonesia – Kementerian Perjalanan sama-sama kementerian terkait akan membentuk kelompok kerja (pokja) penanggulangan pungli dalam tempat wisata.
"Kami juga rencananya akan menimbulkan seperti pokja dengan dengan Kemendagri," kata Deputi Lingkup Industri kemudian Penanaman Modal Kementerian Perjalanan Rizki Handayani Mustafa di acara Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI pada Selasa.
Ia menyampaikan bahwa pungli dilaporkan masih berjalan ke tempat-tempat wisata.
Menurut dia, kementerian telah menyebabkan nota kesepahaman kerja sejenis dengan kepolisian untuk menanggulangi pungli dalam tempat wisata.
Guna menggalang penerapan kerja mirip tersebut, menurut dia, Dinas Perjalanan harus menghasilkan kesepakatan sama dengan Kepolisian Daerah.
"Ini bagian yang tentunya kita koordinasikan Kemendagri tentunya, yang mana punya, lalu Kementerian Keuangan tentunya, ini yang mana berubah jadi PR kami," katanya.
"Kami ingin kemungkinan besar bisa saja tertulis, jadi dasar buat kami untuk kemudian berkoordinasi dengan Kemendagri. Jadi supaya jangan katanya-katanya, tapi memang benar dari pemda atau asosiasi menyampaikan hal ini," kata dia.
Rizki menyatakan bahwa asosiasi pelaku perniagaan pariwisata seperti Perhimpunan Hotel lalu Tempat Makan Tanah Air (PHRI) serta Gabungan Industri Perjalanan Indonesi (GIPI) juga perlu melibatkan pada upaya penanggulangan pungli di tempat wisata.
Ia mengemukakan pentingnya penegakan hukum serta pelaksanaan kegiatan edukasi untuk meningkatkan pemahaman rakyat mengenai dampak buruk pungli di dalam tempat wisata pada upaya mengatasi pungli pada area wisata.
Deputi Penguraian Destinasi dan juga Infrastruktur Kementerian Wisata Hariyanto sebelumnya menyampaikan bahwa pungli antara lain muncul sebab tingkat pemahaman rakyat mengenai keberlanjutan bisnis pariwisata masih rendah.
Hariyanto menekankan pentingnya penegakan hukum dan juga penyuluhan terhadap komunitas di upaya penanggulangan pungli di tempat wisata.
"Salah satu yang digunakan konkret adalah kita melakukan konfirmasi dengan aparat penegak hukum, khususnya polisi, itu melalui kerja identik yang digunakan telah ada ditingkatkan lagi," katanya.
Artikel ini disadur dari Pemerintah akan bentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata
