JAKARTA – otoritas siap menangani prospek kebakaran hutan juga lahan (karhutla) di area 2025. Hal itu ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pada Rapat Kerjasama Hasil Pertemuan Conference of Parties (COP) ke-19 dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) pada Ballroom 1, Four Seasons Hotel, Jakarta, Mulai Pekan (23/12/2024).
Rapat yang mana diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini mengkaji langkah strategis penanganan kebakaran hutan kemudian lahan (Karhutla) di dalam wilayah ASEAN, juga aktivitas lanjut komitmen negara-negara anggota AATHP. Menteri Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa COP-19 menciptakan beberapa komitmen penting untuk meningkatkan akselerasi kerja sejenis lintas batas di pengendalian asap.
“Beberapa komitmen sudah pernah disampaikan para menteri untuk meningkatkan akselerasi dari AATHP. Salah satu langkah penting adalah perkembangan lalu pengoperasian ASEAN Coordinating Center for Transboundary Pollution Control yang mana akan berpusat di dalam Jakarta,” ujar Hanif.
Menurut Hanif, keberadaan pusat koordinasi ini akan menguatkan kerja sejenis regional pada pengendalian karhutla. “Dukungan semua pihak lalu koordinasi KLH dengan lintas Kementerian serta juga eksekutif Daerah sangat penting serta terus ditingkatkan teristimewa kesiapan kita menangani karhutla pada 2025,” tegasnya.
Hanif menjelaskan, KLH bersatu Tim Inpres Nomor 35 Tahun 2020 telah dilakukan menyusun rencana aksi penanganan karhutla. Setelah rapat ini, lanjut Hanif konsultasi dengan Menko Polhukam akan diadakan minggu depan, dihadiri oleh rapat paripurna awal Januari 2025 untuk menyelaraskan persiapan seluruh tim.
BMKG memprediksi kondisi 2025 akan normal tanpa cuaca ekstrem, namun kewaspadaan tetap memperlihatkan ditingkatkan, khususnya di dalam kawasan hidrologi gambut. “Operasi modifikasi cuaca tetap memperlihatkan menjadi salah satu langkah penting, tetapi kita juga menyiapkan pasukan darat dengan koordinasi lintas sektoral, mulai dari TNI, Polri, desa tangguh bencana, masyarakat, hingga pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia juga menegaskan komitmen di penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Pihaknya telah menyiapkan langkah hukum untuk menindak tegas upaya membuka lahan dengan api, baik oleh penduduk maupun perusahaan.
“Dengan persiapan yang matang, kami pastikan untuk rakyat Indonesia bahwa pemerintah siap menangani prospek Karhutla pada 2025, sekaligus menekan dampaknya seminimal mungkin, termasuk pencemaran udara yang digunakan membahayakan kemampuan fisik masyarakat,” pungkasnya.
