JAKARTA – Menteri Koordinator Area Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengembangan kawasan perekonomian khusus (KEK) menjadi salah satu inisiatif pemerintah pada mencapai target peningkatan sektor ekonomi sebesar delapan persen per tahun. Hal itu dikatakan Airlangga pada acara Indonesia SEZ Business Wadah 2024, Mulai Pekan (9/12/2024).
Pada kesempatan yang mana sejenis juga disebutkan masifnya aliran penanaman modal yang digunakan masuk juga aktivitas bidang dari 24 KEK yang mana telah ditetapkan pemerintah dapat memacu pertumbuhan perekonomian tambahan tinggi. “Mengingat arahan Presiden pada mengejar peningkatan sektor ekonomi delapan persen, salah satunya inisiatif yang dapat mewujudkan ini adalah lewat KEK,” ujar Airlangga.
Terpisah, Asosiasi Pemerhati Penggiat Daerah Aglomerasi (APPDESA) menilai acara pemerintah pada bidang ekonomi itu membutuhkan dukungan semua pihak, teristimewa dari koalisi. “Partai kontestan koalisi harus menjamin bahwa seluruh anggota komite hingga kader, dari pusat kemudian daerah, tegak lurus mencipta kondisi agar iklim berupaya setiap saat positif untuk investasi,” kata Koordinator Nasional APPDESA Rifaldi Utama.
Rifaldi menambahkan, setiap anggota koalisi di area daerah, teristimewa anggota komite pada tingkat kota serta kabupaten seharusnya bisa saja menjadi motor untuk menghindari terjadinya segala peluang yang digunakan dapat mengganggu kegiatan sektor ekonomi dalam wilayah masing-masing, seperti adanya aksi-aksi yang digunakan ditunggangi kepentingan lalu iming-iming uang.
“Para anggota majelis ini harus menarik batas tegas serta memberikan edukasi untuk warga pentingnya cipta kondisi untuk mengupayakan perekonomian negara yang mana ditargetkan mencapai 8%,” pungkasnya.
Aksi Demo Danau Lido Dinilai Sarat Kepentingan lalu Uang
Sebagaimana diketahui bersatu telah terjadi terjadi rangkaian aksi unjuk rasa terkait Danau Lido di area kawasan Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Bahkan di rangkaian aksi itu, hadir juga anggota DPRD Daerah Bogor selama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edwin Sumarga.
Menurut APPDESA, peluncuran anggota partai koalisi di rangkaian aksi yang dimaksud menunjukkan ketidakpedulian terhadap acara Presiden pada bidang ekonomi. Terlebih, bila aksi tersebut, sebagaimana disinyalir banyak pihak, telah terjadi ditunggangi beragam kepentingan apalagi bila terindikasi adanya imbalan uang.
“Demo akan menghambat kegiatan sektor ekonomi di dalam sekitar. Apabila anggota koalisi tidaklah sepenuh hati membantu kebijakan pemerintah, inilah waktu yang tepat bagi presiden untuk mereview koalisinya,” kata Rifaldi.
Namun, Rifaldi berharap sebelum disharmoni terjadi pada Koalisi Indonesia Maju, para petinggi partai mampu menentukan sikap untuk para anggota partai, terlebih merek yang mana terpilih di dalam majelis baik pusat maupun daerah, agar tegak lurus mengawal kebijakan pemerintah. “Demi negara, partai harusnya ganti legislator yang tersebut tidaklah klir,” pungkasnya.
