sarana transportasi umum yang digunakan tersedia belum mampu mengakomodasi permintaan rakyat secara memadai
Kota Bogor – otoritas Perkotaan Bogor, Jawa Barat serta otoritas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Indonesia melakukan pembahasan untuk mengintegrasikan transportasi rakyat dalam kedua area tersebut.
Wali Perkotaan Bogor Dedie A Rachim di keterangannya di dalam Bogor, Senin, menyebutkan pembahasan ini menjadi upaya dari permasalahan kemacetan lalu transportasi di tempat wilayah Jabodetabek yang dinilai masih mendominasi.
Salah satu bentuk integrasi yang dimaksud itu dengan mempercepat konektivitas rute TransJakarta hingga ke Pusat Kota Bogor.
"Dengan kondisi ketika ini, di dalam mana hampir 80.000 rakyat Bogor memanfaatkan KA Commuter Line setiap harinya, ditambah puluhan ribu kendaraan roda empat yang mana melintas di area Jalan Tol Jagorawi, infrastruktur transportasi masyarakat yang mana tersedia belum mampu mengakomodasi keinginan publik secara memadai," kata Dedie.
Menurut dia, dengan dukungan Pemprov DKJ pada memfasilitasi konektivitas antara Ibukota Indonesia kemudian Perkotaan Bogor diharapkan dapat menurunkan beban Jalan Tol Jagorawi dengan mengupayakan pengguna kendaraan pribadi beralih ke TransJakarta.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DK Ibukota Pramono Anung mengungkapkan kesiapan untuk menyokong secara teknis, termasuk merencanakan penerapan sistem pembatasan kendaraan yang mana masuk ke wilayah Ibukota dan juga menyiapkan skema pengembangan transportasi rakyat yang dimaksud terintegrasi dengan kota-kota pada sekitar DKJ.
"Tentunya dengan tingkat kualitas pelayanan yang dimaksud memadai namun tarif yang tersebut masih terjangkau," ucap Pramono.
Pramono mengungkapkan bahwa total kendaraan pribadi yang digunakan masuk ke Ibukota Indonesia hampir mencapai tambahan dari 10 jt kendaraan per hari.
