JAKARTA – pemerintahan Provinsi Jawa Tengah berhasil mendapatkan penghargaan di acara Apresiasi Prestasi eksekutif Daerah 2024 untuk kategori pelayanan rakyat dengan fiskal tinggi. Penghargaan yang disebutkan diterima oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di acara Apresiasi Prestasi pemerintahan Daerah tahun 2024 pada Ballroom Hotel JW Marriot, Jakarta, Kamis, (12/12/2024).
Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini melalui berbagai tahapan panjang. Sebelum acara penghargaan diberikan, pengurus melakukan penilaian dan juga penjurian terhadap kinerja pemerintah daerah. Penjurian itu diadakan setelahnya menyeberangi berbagai tahap penyeleksian dari data-data Kemendagri lalu Bappenas, juga survei kepuasan penduduk ke beberapa daerah.
“Alhamdulillah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan kategori Pelayanan Publik dengan Fiskal Tinggi,” kata Nana usai acara.
Penghargaan yang dimaksud diberikan oleh sebab itu Provinsi Jawa Tengah memiliki kemandirian fiskal tinggi pada 2024, sehingga mampu membiayai berbagi kebutuhan, termasuk keinginan pelayanan publik. Sebab, di postur Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Daerah (APBD), persentase pendapatan asli daerahnya lebih tinggi tinggi dibandingkan dana pengiriman yang dimaksud bersumber dari APBN.
“Penghargaan ini tentunya akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya di rangka memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dengan pelayanan baik, kesejahteraan rakyat diharapkan akan mampu lebih banyak baik,” ujar Nana.
Terkait pelayanan publik, Provinsi Jawa Tengah telah miliki 879 Unit Pelayanan Publik (UPP). Sebanyak 97 persen dari total itu atau 854 UPP sudah ada menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP). Sementara Mall Pelayanan Punlik telah mencapai 35 unit yang digunakan tersebar di area 35 kabupaten/kota.
(Foto: istimewa)
Komitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang mana dinamis juga terus dilakukan. Pengembangan pelayanan masyarakat juga didukung dengan digitalisasi atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
“Sehingga pelayanan terhadap publik semakin baik, efektif, serta efisien. Juga memudahkan rakyat pada mengakses pelayanan dan juga mudah dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, penilaian di penghargaan ini menggunakan metodologi kuantitatif juga kualitatif, juga berdasarkan data sekunder serta survei lapangan.
