Anggota JKN-KIS Tembus 267 Juta Jiwa, Jokowi Tekankan Pelayanan Bidang Kesehatan Berkualitas
JAKARTA – Inisiatif Kartu Indonesia Baik ( KIS ) yang digunakan dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melalui Badan Penyelenggara Garansi Sosial (BPJS) Aspek Kesehatan sudah dirasakan manfaatnya. Hingga 31 Desember 2023, sebanyak 267 jiwa atau 95 persen dari total penduduk Indonesia menjadi partisipan JKN-KIS.
Saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Gedung BPJS Bidang Kesehatan di area Kawasan Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN), Daerah Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024, Presiden Jokowi menyoroti faktor yang menyebabkan BPJS Bidang Kesehatan dapat berjalan dengan baik pada Indonesia dibandingkan dengan sistem kondisi tubuh di dalam Amerika Serikat (AS).
“Di di sini menurut saya pertama, ada rujukan puskesmas. Di Amerika nggak ada puskesmas, secara langsung ke rumah sakit sehingga beban semuanya dengan segera ke rumah sakit. Di di sini masih ditahan pada puskesmas , baru kalau (sakit) yang mana berat masuk ke rumah sakit,” ucap Presiden Jokowi.
Sejak awal, KIS yang dirilis pada 3 November 2014 sebagai realisasi janji kampanye itu sudah menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi untuk penduduk Indonesia agar semakin mudah mengakses layanan kesehatan.
“Kita harus bekerja keras untuk memverifikasi distribusi Kartu Indonesia Seimbang dapat lebih lanjut merata sehingga seluruh warga bisa saja mendapatkan akses di tempat bidang kondisi tubuh dan juga melakukan konfirmasi rakyat yang sudah ada mempunyai Kartu Indonesia Seimbang mendapatkan pelayanan kebugaran yang sesuai standar dan juga berkualitas,” ujar Jokowi, diambil dari laman setneg.go.id, Selasa (1/10/2024).
Tidak lupa, Jokowi menghadirkan pemerintah wilayah bersinergi serta berperan bergerak di upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu keperluan mendasar rakyat Indonesia, yakni jaminan lalu pelayanan kesehatan. Tak segan Jokowi memberikan peringatan tegas serta sanksi untuk rumah sakit yang mana memungut biaya bagi penduduk pemegang KIS ketika ingin mengakses layanan kesehatan.
“Kalau ada rumah sakit yang digunakan memungut bayar ini akan saya cek dapat saya copot kepala rumah sakitnya, bisa saja dokternya. Karena itu, sebenarnya juga bayar tapi yang digunakan bayar pemerintah,” kata Jokowi ketika membagikan KIS di dalam Terminal Soasio, Kecamatan Galela, Wilayah Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada 6 April 2016.
Jokowi berkali-kali berpesan terhadap jajarannya agar tiada mempersulit warga yang dimaksud ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi pemegang KIS. “Nah ini yang digunakan paling penting. Saya sebetulnya cuma dua, rakyat itu kalau ingin mendapatkan pelayanan kondisi tubuh jangan dihambat. Yang kedua, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kondisi tubuh juga jangan dipersulit. Saya belaka minta itu saja, kok,” katanya.
Bahkan, ketika pandemi pandemi Covid-19 pelayanan KIS pun tetap memperlihatkan maksimal untuk rakyat kurang mampu. Apalagi, pandemi pandemi Covid-19 telah dilakukan merusak tatanan kemampuan fisik tak semata-mata Indonesia, tetapi juga dunia. pemerintahan kala itu pun melakukan pengembangan layanan kesehatan, salah satunya lewat digital sehingga akses layanan kebugaran tetap saja terjangkau masyarakat.
