JAKARTA – Anggota DPR Fraksi Gerindra Sugiat Santoso mengawasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) pada waktu ini sedang memainkan wacana kebijakan pemerintah kemunafikan terkait polemik kenaikan tarif Pajak Pertambahan Skor ( PPN ) menjadi 12%. Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini mengatakan, salah satu cara mengamati keseriusan sebuah partai kebijakan pemerintah di memperjuangkan kepentingan rakyat adalah konsistensinya pada menjaga sikap menghadapi pikiran serta perbuatannya.
Sugiat menuturkan, keseriusan itu membutuhkan konsistensi juga konsistensi bertautan erat dengan moral politik. Dia melanjutkan, di moral urusan politik juga tidaklah boleh ada persimpangan jalan antara perkataan juga perbuatan.
“Situasi ini tentu sangat relevan untuk mengawasi sikap yang bukan konsisten dari PDI Perjuangan yang hadir bak pahlawan di orkestrasi kritik kenaikan Pajak Pertambahan Angka (PPN) 12 persen sebagai turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP),” kata Sugiat pada keterangan tertulisnya, Akhir Pekan (22/12/2024).
Padahal, lanjut dia, apabila kembali membaca utuh risalah sidang, Fraksi PDIP di dalam DPR merupakan inisiator utama lahirnya UU HPP dengan keterlibatan Dolfie Othniel Frederic Palit di menjadi pemimpin panitia kerja (Panja) RUU HPP. Adapun Dolfie Othniel adalah anggota Fraksi PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR dengan lingkup tugas di dalam bidang keuangan, perencanaan konstruksi nasional, moneter, juga sektor jasa keuangan.
“Artinya, sejak awal fraksi PDI Perjuangan di area DPR RI sangat penting untuk menggolkan RUU HPP menjadi undang-undang. Selain alasan PDI Perjuangan merupakan partai pemenang dengan raihan kursi terbanyak di dalam DPR dengan 128 kursi dari total 577 anggota,” tuturnya.
Sugiat mengungkapkan, Ketua DPR masa bakti 2019-2024 yaitu Puan Maharani serta Presiden RI masa bakti 2019-2024 yaitu Joko Widodo (Jokowi) merupakan kader PDIP ketika itu. Dia menambahkan, sehingga secara logika dengan penguasaan dominan PDIP dalam eksekutif juga legislatif tidak ada ada kesulitan bagi partai berlambang banteng yang disebutkan menggolkan RUU menjadi UU.
