JAKARTA – Bermacam-macam orang dari Ormas Garuda Sakti Bersatu (GARDA SATU) mengatur aksi demonstrasi pada depan Kedutaan Besar Malaya di dalam Jakarta, Hari Jumat (31/1/2025). Mereka menuntut pemerintah Negara Malaysia bertanggung jawab menghadapi insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) pada Perairan Tanjung Rhu, Malaya oleh Otoritas Maritim Tanah Melayu pada Hari Jumat (24/1/2025) pekan lalu.
Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure menegaskan, kejadian ini bukanlah yang pertama. Berdasarkan data Migrant Care, pada 25 tahun terakhir setidaknya 75 warga negara Indonesia telah dilakukan menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia.
“Pada intinya saya ingin menegaskan bahwa di kurun 25 tahun terakhir berdasarkan data Migrant Care dari 2005 sampai dengan 2025, kejadian hari ini yang tanggal 24 ini bukanlah baru pertama kali, tapi sudah ada berkali-kali,” kata Pure di tempat lokasi.
GARDA SATU juga memohonkan pemerintah Tanah Melayu mengajukan permohonan maaf secara resmi terhadap rakyat Indonesia dan juga memberikan santunan untuk keluarga korban, khususnya terhadap Sanggup Basri, salah orang korban penembakan.
“Ini sesungguhnya kami sangat tegas mengancam untuk pemerintah Negara Malaysia agar segera memohonkan maaf untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan sekaligus juga memohonkan untuk pemerintah Negara Malaysia melalui Kedutaan Besar Tanah Melayu di tempat DKI Jakarta agar supaya memberi sangu (santunan), memberi bantuan, khususnya untuk Sanggup Basri dan juga keluarganya sebagai tanda duka. Itu harapan kami,” tegas Pure.
Dalam aksi tersebut, perwakilan Kedubes Malaysia, Jumadi menerima pernyataan sikap GARDA SATU kemudian berjanji menyampaikannya untuk pemerintah Malaysia. Meski demikian, Pure menegaskan pihaknya akan mengatur aksi lanjutan dengan jumlah total massa yang dimaksud tambahan besar apabila tuntutan mereka itu tidaklah segera ditanggapi.
“Tentu. Kalau tiada ditangkapi di 1 x 24 jam ini, kita akan turun dengan kekuatan lebih banyak besar untuk mengepung pemerintahan Tanah Melayu pada Jakarta,” katanya.
Massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas stop ekspor gas Indonesia ke Malaysia.
