JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah dilakukan sukses digelar. Ketegangan akibat pilihan kebijakan pemerintah pada pilkada mestinya juga mereda. Untuk itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unindra memacu rekonsiliasi kebangsaan.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unindra PGRI Jakarta, Abdul Wahid Khaliki menilai, proses kebijakan pemerintah lima tahunan tidaklah boleh menjadi ruang perpecahan dan juga disintegrasi di masyarakat.
Wahid menyinggung mengenai maraknya polarisasi yang berujung permusuhan akibat pilihan politik. Menurutnya, konflik dukungan kebijakan pemerintah yang digunakan terus meruncing akan berdampak pada harmonisasi hidup masyarakat, utamanya di dalam kalangan akar rumput.
“Pilkada adalah instrumen demokratis untuk memilih pemimpin, tidak event untuk memupuk permusuhan dan juga disintegrasi. Perbedaan pilihan urusan politik bukan boleh menjadi alasan untuk menghilangkan keakraban serta persaudaraan, teristimewa pasca pagelaran Pilkada,” ujar Wahid, Hari Senin (9/12/2024).
“Kita semua mesti paham, pilkada belaka karnaval demokrasi yang mempertarungkan ide-gagasan, sementara kualitas demokrasi ditentukan oleh kohesi sosial yang terbangun, keakraban warga negara, serta rekonsiliasi, termasuk dalam Jakarta,” sambung aktivis HMI itu.
Wahid menyebut, Indonesia pernah berada pada kubangan disintegrasi akut akibat pilihan urusan politik pada pemilihan gubernur DKI Ibukota 2017. Konflik politik, kata dia, berlanjut menjadi konflik sosial yang justru menyuburkan praktik fitnah, polarisasi ekstrem, hingga permusuhan.
“Kita pernah mengalami efek urusan politik pecah-belah itu bertahun-tahun. Hari ini, kita mesti lebih lanjut dewasa menyikapi kompetisi urusan politik elektoral. Perbedaan pilihan urusan politik adalah kelaziman demokratis yang tersebut tiada perlu berlarut. Setelah pilkada, semua warga negara adalah saudara,” terang Wahid.
Menurut Wahid, provokasi juga agitasi adalah musuh demokrasi yang mana mesti diperangi. Tidak semata-mata di dalam dunia nyata, ujaran fitnah dan juga kebencian akibat pilihan kebijakan pemerintah juga menyebar di dalam linimasa media sosial. Akibatnya, ketegangan antarpendukung kandidat terus menguat.
