Airlangga Temui Anwar Ibrahim Merespons Kebijakan Trump

JAKARTA – Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian Airlangga Hartarto memilih untuk segera komunikasi kemudian mendatangi Tanah Melayu yang digunakan pada waktu ini bertindak selaku Keketuaan ASEAN 2025 di merespons kebijakan Tarif Resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump . Airlangga bergerak cepat memulai pembangunan komunikasi dengan negara-negara ASEAN yang dimaksud sama-sama terkena tarif resiprokal sebagaimana diinformasikan Trump pada 2 April 2025.
Hari pertama kunjungan ke Kuala Lumpur pada Kamis (3/4/2025), Airlangga mengadakan pertemuan dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Deputy Prime Minister of Tanah Melayu I, di area kediaman resmi DPM I mengeksplorasi perkembangan terbaru kebijakan tarif resiprokal AS. Pada hari kedua, hari terakhir pekan (4/4/2025), Airlangga diterima secara langsung oleh PM Negara Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kantornya di tempat Putrajaya.
Anwar Ibrahim menjelaskan bahwa rapat yang disebutkan untuk mendiskusikan perkembangan dari berbagai kerja sejenis sektor ekonomi Tanah Melayu dengan Indonesia. “Prioritas juga diberikan untuk menguatkan juga memperbarui sinergi ekonomi, yang tersebut mencerminkan komitmen kerja serupa yang dimaksud kuat antara Indonesia juga Negara Malaysia ke tingkat yang tersebut lebih banyak baik di dalam masa mendatang,” tuturnya.
“Kami memanfaatkan sepenuhnya persahabatan erat kedua negara, khususnya di meningkatkan kekuatan lebih banyak sejumlah lagi kegiatan kegiatan ekonomi dan juga perdagangan, yang tersebut melibatkan para Pengusaha Indonesia juga Negara Malaysia di dalam berbagai sektor terkait,” sambung PM Anwar Ibrahim.
Sementara itu, Airlangga mengungkapkan bahwa Malaya selaku Keketuaan ASEAN 2025 menjadi sangat penting untuk menggerakkan penguatan kerja serupa seluruh negara ASEAN di menghadapi berbagai tantangan global. “Termasuk respons menghadapi kebijakan tarif resiprokal AS,” kata Airlangga.
Sejalan dengan Airlangga, PM Anwar juga mengungkapkan bahwa sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Tanah Melayu membutuhkan kerja serupa dari semua negara tetangga termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas Malaya sebagai tujuan investasi, pariwisata, juga perdagangan di tempat kawasan. Pada rapat itu, PM Anwar Ibrahim didampingi oleh Menteri Investasi, Perdagangan juga Industri (MITI) Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Azis.
Setelah rapat dengan PM Anwar, Airlangga secara langsung menindaklanjuti untuk pertemuan khusus dengan MITI Tengku Zafrul. Pada rapat tersebut, Tengku Zafrul mengungkapkan bahwa rapat dengan Airlangga juga mendiskusikan strategi untuk penguatan ekonomi regional ASEAN. “Dalam lingkungan global yang tersebut penuh ketidakpastian, Persatuan ASEAN bukanlah lagi pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan. Mari kita perkuat perekonomian regional untuk kesejahteraan bersama”.
Pada kesempatan itu, Airlangga menegaskan bahwa tempat ASEAN dalam Indo Pasifik sangat penting. “Bisa menjadi satu kekuatan yang tersebut sangat besar, untuk menggerakkan penguatan perekonomian regional di dalam Kawasan ASEAN serta pada tingkat global,” ungkapnya.
MITI Tengku Zafrul lalu Menko Airlangga setuju pada ketika kegiatan ekonomi global sedang bergejolak, maka ucapan ASEAN perlu lebih tinggi lantang. Diketahui, Indonesia kemudian Malaya akan memanfaatkan Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan serta Penyertaan Modal (Trade and Investment Framework Agreement/ TIFA) untuk mencari keuntungan dari perdagangan timbal balik juga mengupayakan berbagai perjanjian kerjasama dengan AS.
“Perlu dilaksanakan sinkronisasi antar negara-negara ASEAN, oleh sebab itu dari 10 negara ASEAN, semua terkena dampak kebijakan tarif resiprokal AS, sehingga perlu secara kolektif mendirikan komunikasi lalu engagement dengan pemerintahan AS,” kata Airlangga.
Keduanya mengakui bahwa kebijakan tarif Presiden Trump menyebabkan tantangan yang dimaksud besar terhadap dinamika perdagangan global. Dengan masih menghormati kebijakan tersebut, Indonesia serta Malaya percaya pada hubungan yang konstruktif juga saling menguntungkan.
Mereka berikrar untuk menjaga kepentingan kegiatan ekonomi dengan masih menjaga hubungan perdagangan yang digunakan kuat dengan AS.






