Rupiah Terendah Sejak Krismon 1998, Bagaimana Nasibnya ke Depan?

JAKARTA – Kuantitas tukar rupiah belakangan ini mengalami pelemahan seiring dengan tekanan dalam pangsa keuangan. Bank Indonesia ( BI ) mencatat pada hari terakhir pekan (28/2) rupiah ditutup pada Rp16.596 per dolar AS, yang dimaksud merupakan rekor terburuk sejak tahun 1998.
Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan, pelemahan rupiah dikarenakan adanya kegelisahan penanam modal melawan pertempuran dagang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini menegaskan akan mengenakan tarif impor terhadap Meksiko dan juga Kanada yang tersebut sebelumnya sempat ditunda.
“Dikhawatirkan kedua negara yang dimaksud akan melakukan retaliasi serta menyulut pertempuran dagang,” kata Lukman, dikutipkan Hari Sabtu (1/3/2025).
Walau dikonfirmasikan Trump bahwa 25% tarif terhadap Kanada lalu Meksiko akan sesuai jadwal, namun menurut Lukman segalanya masih terbuka untuk negosiasi. Dengan begitu, tekanan akan menurunkan dan juga kegelisahan penanam modal akan terjadinya peperangan dagang dapat berkurang.
Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso sebelumnya mengungkap bahwa pada akhir hari Kamis (27/2) rupiah ditutup Rp16.445 per dolar Amerika Serikat dengan Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun naik ke 6,88%. Sementara DXY menguat ke level 107,24 dan juga Yield UST (US Treasury) Note 10 tahun turun ke 4,260%.
Kondisi ini berlanjut hingga pada pagi hari Hari Jumat di dalam mana rupiah dibuka pada Rp16.520 per dolar Negeri Paman Sam dengan Yield SBN 10 tahun naik ke 6,93%. Namun, pada sesi penutupan, rupiah kebakaran lalu ditutup ke Rp16.596 per dolar AS, yang tersebut menjadi rekor terburuk sejak tahun 1998.
Dalam sepekan, rupiah di dalam bursa spot telah lama terdepresiasi 1,7% juga mencatatkan data koreksi sebesar 1,75% sepanjang Februari 2025. Hal ini mengakibatkan rupiah menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di dalam Asia pada bulan Februari 2025.
Terkait perkembangan tersebut, Ramdan menyatakan bahwa Bank Indonesia terus menguatkan koordinasi dengan pemerintah juga otoritas terkait dan juga mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mengupayakan ketahanan eksternal kegiatan ekonomi Indonesia.






