Saksikan One on One Bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, hari terakhir pekan 27 Desember 2024 Jam 21.30 Waktu Indonesia Barat pada SINDOnews TV
JAKARTA – Gelombang penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Skor ( PPN ) dari 11 persen menjadi 12 persen terus menggema. Makin dekat tanggal berlakunya 1 Januari 2025, petisi penolakan kenaikan PPN 12 persen telah ditandatangani lebih banyak dari 170 ribu orang.
Masyarakat khawatir kenaikan PPN menjadi 12 persen akan bergabung mengerek nilai tukar barang-barang. Meski Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan barang-barang keinginan pokok tidak ada kena kenaikan PPN, namun nyatanya wacana pengenaan PPN terhadap barang yang dianggap premium masih tetap memperlihatkan berjalan.
Ditambah sekolah serta kebugaran juga diwacanakan akan terkena PPN 12 persen. Para pakar ekonomi menilai penerapan PPN menjadi 12 persen pada berada dalam lemahnya daya beli masyarakat, akan memperburuk situasi ekonomi.
Apalagi ketika ini juga berada dalam terjadi gelombang PHK dampak menurunnya berbagai bidang Tanah Air. Mereka mendesak pemerintah menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen, jikalau tidaklah ingin daya beli warga serta peningkatan dunia usaha makin menurun.
Menanggapi desakan itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah telah lama memperhitungkan dengan matang rencana juga dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Febrio bahkan optimistis, peningkatan perekonomian akan tetap memperlihatkan terjaga dengan berbagai insentif yang disiapkan.
Saksikan perbincangan Kepala BKF Febrio Kacaribu dengan Prisa Sambodatu tentang PPN 12 persen lalu kemungkinan bisa saja ditunda atau tidak, eksklusif di area One On One Sindonews TV, hari terakhir pekan 27 Desember 2024, Waktu 21.30 WIB.
