JAKARTA – Eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mendesak Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Proyek Vital Nasional ( PSN ) warisan Jokowi.
Sebab, setiap proyek yang dibangun baik menggunakan APBN maupun pendanaan penanam modal harus melintasi kajian komprehensif untuk mengukur kegunaan bagi warga luas, hingga peluang dampak lingkungan dan juga sosial yang dimaksud ditimbulkan.
“Menurut saya harus dikembalikan pada normanya, bahwa (proyek) harus ada studi kelayakan, harus ada AMDAL (Analisis Mengenai Pengaruh Lingkungan), harus ada analisis benefit ekonomi, jadi jangan hanya saja keinginan,” ujar Said Didu ketika ditemui di dalam Tangerang, hari terakhir pekan (24/1/2025).
Menurutnya, proyek strategis semestinya punya dampak positif seluruh warga tidak sekedar kepentingan perusahaan untuk mencari keuntungan satu kelompok saja. Padahal banyak peran negara didalamnya seperti kemudahan perizinan hingga akses pembiayaan untuk menjalankan proyek tersebut.
“Proyek strategis harus lahir cuma untuk lalu digunakan untuk kepentingan rakyat. Kalau belaka bisnis, jadi dihentikan saja,” tandasnya.
Dia menjelaskan sebuah proyek ketika masuk daftar PSN akan berbagai mendapatkan prasarana kemudahan yang diberikan negara. Bahkan risiko politik, sosial, serta ekonomi yang dimaksud ada di proses pengerjaan PSN bisa jadi ditanggung oleh negara.
“PSN itu memberikan keistimewaan, bahwa ada apabila terjadi risiko kebijakan pemerintah pun itu ditanggung negara. Risiko hukum, maka negara harus membela, risiko sosial misalnya ada warga yang dimaksud protes, negara yang mana harus bayar, bukanlah pengembang,” lanjutnya.
Tak semata-mata itu, Said Didu juga menyoroti pemberian status PSN terhadap pengembangan kawasan PIK 2 di area era Jokowi. Padahal menurutnya, PIK 2 merupakan proyek komersial milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan melalui Agung Sedayu Group.
“Yang lucu kan baru-baru di dalam akhir masa jabatan Jokowi, baru PSN masuk ke swasta. Awalnya kan negara kasih ke BUMN, atau proyek-proyek milik negara yang mana dikategorikan strategis, ini malah ke swasta,” kata Said Didu.
