JAKARTA – Satryo Soemantri Brodjonegoro kena reshuffle kabinet. Jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains kemudian Teknologi (Mendikti Saintek) dijabat oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto yang digunakan dilantik hari ini di tempat Istana Negara, Jakarta.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian Mendikti Saintek dari Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi Brian Yuliarto sudah ada tepat.
“Terkait pemberhentian Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro, Presiden telah dilakukan melakukan langkah yang mana tepat serta cepat. Hal itu penting untuk mendisiplinkan pemerintahan oleh Presiden Prabowo,” kata Syahganda, Rabu (19/2/2025).
Menurut Syahganda, Presiden Prabowo masih perlu lebih lanjut banyak lagi menjelaskan ide-ide pembangunannya untuk publik, sehingga diperlukan jajaran menteri di dalam Kabinet Merah Putih yang mampu menjabarkan apa yang mana diinginkan oleh Prabowo. Dia mengamati konsolidasi pemerintah di melaksanakan pengerjaan berorientasi rakyat ketika ini berlangsung intensif.
“Prabowo menghadapi kesulitan pada menjelaskan ide-ide besarnya untuk kelas menengah, seperti mahasiswa. Sehingga, ia membutuhkan menteri yang tersebut kompatibel pada arus yang deras,” kata Syahganda yang dimaksud juga lulusan ITB ini.
Syahganda berpendapat, kesalahan Satryo adalah ketidakmampuan menerjemahkan refocusing anggaran negara yang dimaksud dipimpin Prabowo. “Kesalahan Satryo keliru membahasakan kebijakan Presiden untuk DPR lalu masyarakat,” tuturnya.
Bahkan, lanjut dia, Satryo sudah pernah melakukan kesalahan dengan menyatakan dampak buruk efisiensi anggaran ketika rapat kerja dengan DPR beberapa waktu lalu, seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), beasiswa dipotong, lalu dampak buruk terhadap tunjangan kinerja (tukin) dosen.
Dia melanjutkan, kesalahan Satryo ini memicu kemarahan mahasiswa, yang melakukan demo besar-besaran menyalahkan pemerintah. Padahal, hal yang dimaksud dapat dihindari.
Selanjutnya, Syahganda memohonkan agar semua jajaran pemerintahan mampu menerjemahkan kebijakan Presiden Prabowo serta memulai pembangunan komunikasi yang dimaksud baik dengan masyarakat. Persoalan komunikasi urusan politik pemerintah, menurut Syahganda, menjadi ancaman terbesar ke depan.
“Berbagai cita-cita Prabowo yang dimaksud pro rakyat gagal dipahami masyarakat, khususnya mahasiswa,” pungkasnya.
