JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta-minta hukuman bagi koruptor yang digunakan merugikan negara hingga banyak triliun agar diberikan hukuman maksimal 50 tahun penjara. Pernyataan itu disampaikan Prabowo buntut vonis 6,5 tahun penjara Harvey Moeis yang mana dianggap terlalu ringan padahal merugikan negara hampir Rp300 triliun.
Pakar Hukum Pidana Teuku Nasrullah menegaskan sebuah hukuman jangan dibenturkan dengan sebuah rasa keadilan. Nasrullah pun menyinggung hukuman maksimal dan juga minimum yang dimaksud diatur di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pasal 2.
“Berat ringannya sebuah hukuman jangan dibenturkan dengan rasa keadilan, lantaran berat ringannya sebuah hukuman di area di Undang-Undang pun telah ada cantuman, Undang-Undang Tipikor misalnya Pasal 2 maksimum 20 tahun penjara atau seumur hidup minimum 4 tahun,” kata Nasrullah pada inisiatif Interupsi iNews TV bertajuk ‘Vonis Koruptor 50 Tahun, Mungkinkah?’ pada Kamis (2/1/2025) malam.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan hukum dugaan korupsi yang hanya saja mendapatkan vonis beberapa tahun. Kasus yang dimaksud diduga yakni Harvey Moeis terkait perkara korupsi pengelolaan tata niaga timah lantaran dianggap terlalu ringan.
Harvey divonis 6,5 tahun penjara padahal dirinya merugikan negara hampir Rp300 Triliun. Prabowo berharap Harvey Moeis mendapatkan vonis yang dimaksud sesuai oleh sebab itu sudah pernah merugikan negara hingga beratus-ratus miliar. “Vonisnya ya 50 tahun kira-kira gitu,” kata Prabowo di arahannya Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, Senin, 30 Desember 2024.
