JAKARTA – Pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan juga Presiden China Xi Jinping diperkirakan akan menjadi tatap muka terakhir selama masa jabatan Biden. Sementara, Beijing bersiap menghadapi kepemimpinan Presiden terpilih Donald Trump dalam Washington.
Kedua pemimpin ini mengunjungi konferensi para kepala negara kelompok Kerjasama Kondisi Keuangan Asia Pasifik (APEC) dalam Lima, Peru, yang dimulai pada hari Hari Jumat (15/11). Pertemuan hari Hari Sabtu (16/11) menjadi rapat ketiga kalinya bagi keduanya bertemu secara dengan segera sejak Biden menjabat.
Hubungan antara China kemudian AS, negara adidaya paling penting di area dunia terus memburuk selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden, ketika ia memulai peperangan dagang dengan Beijing. Namun, hubungan menjadi semakin tegang di empat tahun terakhir pemerintahan Biden dengan berbagai kesulitan mulai dari konflik dagang hingga TikTok.
Pada 2023, Meksiko mengambil alih kedudukan China sebagai mitra dagang terbesar Amerika Serikat untuk pertama kalinya pada 20 tahun terakhir seiring memburuknya hubungan ekonomi. Meski begitu, Biden tetap saja mencoba mempertahankan hubungan stabil dengan Beijing.
Melansir dari Aljazeera, penasihat Security Nasional Negeri Paman Sam Jake Sullivan mengatakan, menjauhi konferensi dalam Lima, Peru, Xi serta Biden akan mendiskusikan transisi Gedung Putih juga perlunya sikap tenang dari kedua belah pihak pada periode tersebut.
Dalam kampanye pemilihan presiden Negeri Paman Sam tahun ini, Trump telah terjadi mengancam akan memberlakukan tarif 60% untuk semua impor China ke AS. Berikut ilustrasi bagaimana hubungan AS-China terus memburuk dalam bawah kepemimpinan Biden serta apa yang mana akan terjadi di area bawah kepemimpinan Trump 2.0 .
Trump, pada masa pemerintahan pertama, memulai peperangan dagang dengan China pasca menyalahkan Beijing melawan praktik-praktik perdagangan yang mana dianggap tidaklah adil, menurutnya berkontribusi pada defisit perdagangan yang digunakan besar dan juga menguntungkan China. Praktik-praktik tersebut, menurut AS, termasuk kerja paksa, pencurian kekayaan intelektual, kemudian tarif rendah yang dimaksud tidak ada adil yang dimaksud merugikan produsen AS. China pun telah dilakukan lama membantah tuduhan-tuduhan ini.
Sejak Januari 2018, pemerintahan Trump memberlakukan tarif yang tersebut lebih besar tinggi untuk impor China dengan tarif antara 10-25% dalam bawah Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan. Beijing menuduh Washington melakukan proteksionisme nasionalis lalu membalas dengan tarif yang tersebut lebih banyak tinggi pada impor AS.
Namun, mendekati akhir masa jabatan pertama Trump, kedua negara menyetujui sebuah kesepakatan yang digunakan akan menciptakan Washington menghurangi tarif pada beberapa barang. Sebagai gantinya, China berjanji untuk meningkatkan hak kekayaan intelektual juga juga membeli tambahan barang Amerika Serikat senilai USD200 miliar di tempat berhadapan dengan level tahun 2017 pada akhir 2021.
