Bisnis

Melanjutkan 10 Tahun Pemerataan Infrastruktur Pertelekomunikasian ke Era Prabowo-Gibran

JAKARTA – Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, keadilan infrastruktur telekomunikasi menjadi fokus pemerintah. Tujuannya untuk meningkatkan kekuatan layanan digital hingga ke wilayah terpencil, sebagai upaya memacu pertumbuhan kegiatan ekonomi digital Indonesia.

Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS), Anthony Leong mengatakan, apa yang digunakan telah dilaksanakan pemerintahan Jokowi untuk mengikis kesenjangan akses internet di dalam Indonesia harus dilanjutkan pada Pemerintahan Presiden kemudian Wakil Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

“Ya harus dilanjutkan, lalu ini sudah ada bagus on the track harus dilanjutkan dan juga lebih banyak komprehensif lagi ke depan (pemerintahan Prabowo-Gibran),” kata Anthony pada waktu dihubungi, Rabu (2/10/2024).

Diketahui, Kemenkominfo sudah melakukan beberapa upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui kegiatan penyelenggaraan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) di dalam wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.

Dengan upaya itu, terbukti tingkat penetrasi internet di area Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5% dari populasi nasional. Selain itu koneksi 4G juga sudah ada mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman di tempat indonesia.

“Ya tentunya kinerja Pak Jokowi telah sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet pada Indonesia),” tuturnya.

Namun pemerintah masih perlu meningkatkan kesetaraan akses internet, khususnya di area wilayah 3T. Menurutnya, pembangunan akses internet tak diadakan semata-mata di dalam Pulau Jawa, melainkan di tempat area terluar sekali pun.

“Tentunya harus di tempat kota-kota terpencil, Indonesia Timur dan juga sebagainya. Ini adalah tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, serta juga kompetensi yang digunakan harus dimiliki oleh publik di area Indonesia Timur, publik yang digunakan di tempat kota terpencil, 3T khususnya itu harus lebih lanjut merata juga,” ujar Anthony.

Related Articles

Back to top button