JAKARTA – Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dampak ekonomi yang dimaksud akan ditimbulkan dari adanya efisiensi anggaran . Adapun efisiensi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang tersebut resmi menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Total belanja yang dimaksud Prabowo perintahkan untuk dipotong dari anggaran pemerintah pusat serta area itu senilai Rp306,69 triliun.
“Untuk langkah ketika ini tidak ada dijalankan pengurangan total belanja di tempat daerah. Jadi yang mana ada adalah di-refocussing, sehingga dampak secara agregat secara perekonomian tentu tergantung masing-masing,” kata Menkeu Sri Mulyani di konferensi pers di area Komisi III DPR, Hari Jumat (14/2/2025).
“Kalau realokasinya pada aktifitas yang digunakan memunculkan multiplier effect yang dimaksud mirip atau bahkan lebih besar besar, dampak dari perekonomian akan terpencil lebih besar baik,” imbuhnya.
Sri Mulyani menegaskan beliau akan terus memonitor dampak dari pengurangan atau efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga .
Kemudian yang mana paling penting dari pemangkasan anggaran yang dimaksud adalah pelayanan rakyat juga birokrasi jangan sampai terganggu. “Namun sebetulnya spirit untuk mendirikan efisiensi dari birokrasi itu akan tetap saja dipertahankan, dikarenakan itu penting bagi penyelanggaraan birokrasi yang dimaksud baik serta efisien,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mempertahankan prinsip efisiensi atau pemotongan anggaran pada pengelolaan Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara (APBN).
Ia juga menyampaikan bahwa hasil rekontruksi anggaran usai efisiensi tahun ini akan menjadi acuan pada penyusunan APBN 2026 mendatang. Hal yang dimaksud disampaikan Sri Mulyani pada Rapat Kerja (Raker) dengan rencana Pembahasan Anggaran Sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
“Kami juga menyetujui dari exercise K/L 2025 akan jadi baseline, menciptakan budaya baru efisiensi di tempat K/L, sehingga hasil dari (efisiensi) 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026,” ungkap Sri Mulyani, Kamis (13/2).
